WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan serius terkait maraknya penguasaan lahan negara oleh pihak lain, yang kini menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditertibkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4/2026).
Baca Juga:
Presiden Prabowo di Depan Investor Jepang: RI Akan Gencarkan Kendaraan Listrik
Dari hasil penelusuran di lapangan, ditemukan banyak lahan negara yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena dikuasai oleh pihak lain, terutama di kawasan bantaran rel kereta api.
"Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat," ujar Maruarar Sirait.
Presiden Prabowo disebut langsung memberikan arahan agar lahan-lahan tersebut segera diambil alih dan dialihkan untuk kebutuhan publik.
Baca Juga:
Di Jepang Prabowo Bertemu Investor Sebut RI Tak Pernah Gagal Bayar Utang
Salah satu fokus utama pemerintah adalah memanfaatkan lahan tersebut untuk pembangunan hunian, khususnya rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
"Arahan beliau bagaimana fokus di kota kota, lahan-lahan negara terutama dari kereta api dan Danantara itu akan diprioritaskan untuk rumah susun, dalam dua hari ini kami sudah sisir dengan Dirut KAI dan juga Kepala Badan BP BUMN kemarin di Jakarta di Kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan negara dikelola jadi perumahan rakyat. Nanti dikombinasikan juga buat masyarakat penghasilan rendah dan menengah," kata Maruarar Sirait.
Langkah penyisiran lahan telah dilakukan bersama sejumlah pihak terkait, termasuk jajaran PT Kereta Api Indonesia dan Badan Pengelola BUMN.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya optimalisasi aset negara agar memiliki nilai guna yang maksimal bagi masyarakat.
"Aset-aset negara ini harus semakin berkualitas, artinya bagaimana bisa digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Utamanya di daerah strategis," ujar Maruarar Sirait.
Dalam peninjauan langsung di sejumlah lokasi seperti Bandung dan Tanah Abang, Maruarar menemukan banyak lahan milik negara yang telah ditempati masyarakat tanpa izin.
"Cukup banyak seperti yang saya lihat tadi pagi di kawasan Bandung, ya, itu cukup banyak, ya, yang memang tanah Kereta Api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat. Kemudian juga kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara, tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia," kata Maruarar Sirait.
Saat ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan organisasi masyarakat dalam penguasaan lahan tersebut, Maruarar tidak memberikan jawaban tegas.
"Ya tentu, bisa masyarakat, bisa... kita bicarakan baik-baiklah," ujar Maruarar Sirait.
Pemerintah menegaskan pendekatan komunikasi tetap dikedepankan dalam proses penertiban, sembari memastikan kepentingan negara dan masyarakat luas menjadi prioritas utama.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
