WahanaNews.co | Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Kaharuddin menolak upaya penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan oleh beberapa pimpinan partai politik belakangan ini.
"Kami aliansi BEM Seluruh Indonesia menolak keras terkait penundaan pemilu 2024 atau bahkan penambahan periode, kami membutuhkan pemimpin yang terbaru [yg dipilih] oleh pesta demokrasi yang kita tunggu lima tahun sekali," kata dia, kemarin.
Baca Juga:
6 Pengeroyok Ade Armando Segera Disidang
Kaharuddin menyatakan para pendahulu bangsa sebelumnya telah memperjuangkan adanya batasan presiden bisa menjabat di Indonesia.
Karenanya, konstitusi UUD 1945 sudah mengatur batasan jabatan presiden hanya dua periode.
Kaharuddin lantas meminta kepada para ketum umum parpol harus menjadi contoh bagi masyarakat, yakni dengan menunjukkan sikap bernegara yang baik, bukan justru memperkeruh keadaan.
Baca Juga:
Usai Demo Buruh-Mahasiswa, Polisi Tangkap Sejumlah Orang di Jakarta
"Penundaan pemilu yang sudah sangat jelas menyalahi konstitusi," kata dia.
Kaharuddin lantas meminta setiap partai politik untuk fokus pada pengkaderan untuk menyiapkan calon presiden yang menjadi kandidat di Pemilu 2024.
Begitu pun bagi para pejabat-pejabat negara yang masih aktif disarankan fokus kerja dengan masa jabatan yang tersisa.
"Harus mengedepankan kepentingan masa depan bangsa dan negara bukan malah mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu," kata dia.
Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali berhembus kencang baru-baru ini.
Usulan itu awalnya datang dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19.
Jauh sebelum itu, usulan serupa pernah diutarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengklaim dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Joko Widodo atas nama pemulihan pascapandemi. [bay]
