WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., kembali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada Kamis (29/1/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Timur.
Baca Juga:
BNPB Salurkan Dana Tunggu Hunian Tahap Pertama kepada 86 KK Terdampak Bansor di Aceh Tamiang
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala BNPB sekaligus Wakil Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Suharyanto memfokuskan perhatian pada pemulihan hunian masyarakat, perbaikan infrastruktur vital, serta pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana.
Langkah ini dilakukan guna memastikan pemulihan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.
Kunjungan lapangan tersebut mencakup evaluasi langsung terhadap kondisi pascabencana, mulai dari dampak genangan lumpur, kerusakan sarana dan prasarana umum, hingga gangguan aktivitas pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Baca Juga:
Banjir dan Kekeringan Terjadi Bersamaan di Jawa Timur, BNPB Tingkatkan Kesiapsiagaan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada Kamis (29/1/2026).
Pendekatan turun langsung ke lapangan dilakukan agar setiap kebijakan dan intervensi pemulihan benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat serta mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana ke depan.
Agenda di Aceh Timur diawali dengan peninjauan ke SD Negeri Blang Senong yang berlokasi di Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari.
Sekolah tersebut sebelumnya terdampak lumpur akibat tingginya intensitas curah hujan yang diperparah oleh keterbatasan kapasitas sistem drainase.
Dalam kunjungan itu, Kepala BNPB memastikan proses pembersihan telah dilakukan serta bangunan sekolah telah diperiksa secara struktural untuk menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
Personel TNI sedang membantu melakukan pemulihan sektor pendidikan merupakan bagian penting dari pemulihan sosial pascabencana.
BNPB menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan merupakan bagian penting dari pemulihan sosial pascabencana.
Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi juga sebagai ruang aman, pusat aktivitas masyarakat, serta sarana pemulihan psikososial bagi anak-anak yang terdampak bencana.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para siswa yang telah kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar di bawah tenda darurat.
Di sela peninjauan, Suharyanto juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para siswa yang telah kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar di bawah tenda darurat.
Ia menyapa dan berbincang dengan anak-anak sekaligus memberikan perhatian berupa makanan ringan, susu, serta perlengkapan sekolah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.menyapa dan berbincang dengan anak-anak sekaligus memberikan perhatian berupa makanan ringan, susu, serta perlengkapan sekolah.
Kehadiran dan perhatian tersebut menjadi dukungan moral bagi siswa yang sempat mengalami gangguan proses belajar akibat bencana.
BNPB bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta berbagai pemangku kepentingan terkait berkomitmen untuk mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara normal dalam waktu dekat.
“Di sana kegiatan belajar mengajar sudah berlangsung meskipun sekolahnya masih rusak. Nanti kementerian Pekerjaan Umum dibantu TNI akan membersihkan sisa lumpur dan puing, kemudian Kemendikdasmen akan memperbaiki gedung yang rusak,” ungkap Suharyanto.
Penyerahan Huntara dan Dana Tunggu Hunian
Rangkaian kunjungan di Aceh Timur dilanjutkan ke Desa Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari, untuk penyerahan simbolis kunci hunian sementara (huntara) serta Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak bencana.
Di wilayah ini direncanakan pembangunan sebanyak 1.451 unit huntara secara insitu, dengan 102 unit telah selesai dibangun dan diserahkan kepada masyarakat.
Sementara itu, unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadan 2026.
Hunian sementara tersebut disiapkan sebagai solusi transisi dengan memperhatikan prinsip bangunan aman bencana.
Huntara dibangun di lokasi yang relatif aman dari potensi bencana susulan, menggunakan konstruksi sederhana namun kuat, serta dilengkapi dengan akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak.
“Di sini, Kecamatan Pante Bidari, masyarakat lebih banyak yang memilih huntara insitu atau di lokasi awal tempat tinggal mereka. Itu diperbolehkan dan tidak jadi masalah. Dan hari ini sebanyak 102 unit sudah kita serahkan,” jelas Kepala BNPB.
Selain huntara, BNPB juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai alternatif bagi warga yang memilih menyewa tempat tinggal sementara atau menumpang di rumah kerabat selama proses pemulihan berlangsung.
Bantuan ini bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga terdampak.
Hingga saat ini, BNPB telah menyalurkan DTH kepada 294 penerima dengan besaran Rp1,8 juta per bulan, dari total 400 pemohon yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Aceh Timur.
Bantuan DTH diberikan hingga hunian tetap (huntap) selesai dibangun dan dapat dihuni secara permanen.
Apabila dalam jangka waktu tiga bulan huntap belum rampung, BNPB akan kembali menyalurkan DTH kepada warga yang berhak.
“Tadi juga banyak masyarakat yang ingin tinggal menumpang di rumah sanak saudara sementara dan kita berikan DTH untuk tiga bulan. Jika huntapnya belum jadi, maka kita tambahkan pemberian DTH nya untuk menyewa tempat tinggal atau di rumah saudaranya,” ungkap Suharyanto.
Penyerahan huntara dan DTH menutup rangkaian agenda Kepala BNPB di Kabupaten Aceh Timur.
Setelah itu, Suharyanto melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Aceh Utara untuk meninjau progres pembangunan jembatan di Desa Sawang yang sebelumnya terputus akibat banjir.
Jembatan tersebut merupakan akses vital bagi mobilitas warga serta aktivitas perekonomian masyarakat setempat.
Selain infrastruktur penghubung, Kepala BNPB juga memastikan pembangunan hunian sementara di Aceh Utara berjalan sesuai target dan dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadan.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga terdampak sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Kehadiran Kepala BNPB di Aceh Timur menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan secara terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pendekatan turun langsung ke lapangan ini menunjukkan kehadiran negara secara nyata dalam mendampingi warga terdampak menuju pemulihan yang aman dan berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
