WahanaNews.co
| BadanNasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menetapkan lima nama di Papua - Papua
Barat masuk dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme (DTTOT),
dan ke depannya akan ditangani berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
"Karena itu, tidak menyasar pada semua
masyarakat Papua, namun kelompok yang teridentifikasi dan proses penyelidikan
mereka dalam melakukan aksi kekerasan," kata Kepala BNPT, Komjen Pol Boy
Rafli Amar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di
Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Baca Juga:
Kronologi KKB Papua Bakar Pasar dan Rumah, Juga Tembaki Petugas di Bandara
Dia menjelaskan, kelima nama tersebut adalah: Pertama,
Lekagak Telenggen (DPO), yang merupakan komandan operasi TPN/OPM wilayah Yambi,
Gome, Sinak, dan Ilaga, Kabupaten Puncak, dengan kekuatan personel sebanyak 50
orang.
Kedua, Egianus Kogoya (DPO), yang merupakan
Pangkodap TPN/OPM Ndugama, beroperasi di wilayah Kabupaten Nduga, dengan
kekuatan personel sebanyak 50 orang.
Ketiga, Militer Murib (DPO), yang merupakan
pimpinan TPM/OPM wilayah Kabupaten Puncak, dengan kekuatan personel 20 orang.
Baca Juga:
Makin Brutal! Tak Puas Tembak Danramil, KKB Papua Bakar Kios hingga Nakes Lari Berhamburan
Keempat, Germanius Elobo (Pimpinan OPM Kali
Kopi), dengan kekuatan personel 30 orang.
"Kelima, Sabinus Waker, pimpinan KKB Intan
Jaya, dengan kekuatan personel 50 orang, kekuatan senjata sebanyak 17 pucuk
senjata," ujarnya.
Selain itu, dia menjelaskan, BNPT memberikan
masukan kepada Menkopolhukam terkait penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata
(KKB) sebagai teroris.
Dia mengatakan, aksi kekerasan yang dilakukan
KKB telah mengarah pada tindakan yang memberikan efek ketakutan luas, korban
jiwa, dan patut diduga organisasi terlibat.
"Dalam pandangan kami, KKB adalah mereka
yang menamakan TPM/OPM dan bersinergi dengan ULMWP yang dipimpin Benny Wenda.
Dan kami lihat organisasi lokal dimanfaatkan," katanya.
Boy Rafli mengatakan, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang dipakai untuk menegakkan hukum terhadap KKB, baru kepada
individu namun belum bisa menjerat organisasi.
Menurut dia, dengan UU Nomor 5 Tahun 2018
tentang Terorisme, proses hukum bisa dilakukan komprehensif, yaitu menjangkau
organisasi dan korporasi.
"Setelah ditetapkan sebagai teroris, bisa
mencari penyebab kenapa uang mereka tidak habis karena bisa membeli senjata dan
peluru," ujarnya.
Dia menjelaskan, dalam pencegahan pendanaan
terorisme, dilakukan dengan penerapan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. [dhn]