WahanaNews.co | Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menyoroti pola komunikasi seluruh jajaran yang ada di Kementerian Keuangan. Terutama, dalam rangka penanganan sentimen yang saat ini melekat pada instansi tersebut, terutama dalam menanggapi respon publik (netizen) di media sosial.
Hal itu disampaikan Ahmad Najib dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan RI yang membahas mengenai Evaluasi Reformasi Birokrasi, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.
Baca Juga:
Faisal Basri Ekonom Senior Meninggal Dunia
“Kalau saya buka dari konten yang ada dari seminggu dan sebulan ke belakang, banyak sekali hashtag yang berbicara tentang bea cukai (berperilaku) hedon kemudian ada juga yang FYP di Tiktok, juga pajak mobil. Itu kan pengembangan-pengembangan isu sebetulnya, ada juga hashtag tentang Ditjen Pajak. Itu menandakan Kementerian Keuangan harus pandai bagaimana cara menangani permasalahan, karena permasalahan ini begitu kompleks, kalau sudah masuk ke media sosial,” tutur Najib
Di sisi lain, saat ini banyak netizen yang mengaitkan persoalan apapun dengan urusan Kemenkeu. Sehingga, wacana semakin meluas.
Politisi Partai Amanat Nasional itu mencontohkan saat ini persoalan jalan rusak pun seolah menjadi kesalahan dari Ditjen Pajak. Karena itu, Najib meminta Kemenkeu menangani media sosial dengan profesional.
Baca Juga:
Pemerintah Bakal Kenakan Cukai pada Makanan Fast Food, Begini Tanggapan DPR
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menilai, secara gamblang, saat ini baru Menkeu yang terlihat berupaya menangani sengkarutnya persoalan ini. Hal itu dibuktikan dengan keaktifan Menkeu di berbagai program televisi maupun kanal youtube.
Meskipun demikian, alih-alih ikut mengurai permasalahan, beberapa waktu lalu persoalan makin berat karena muncul oknum pegawai Kemenkeu lainnya yang justru terpancing emosi dan memberikan respon dengan kata-kata kasar.
“Sekarang media sosial itu selalu mencoba membuat garis demarkasi antara yang kaya dan miskin, antara adil dan tidak adil. Nah ini saya melihat penanganan di Kemenkeu baru dilakukan oleh Ibu Menkeu yang lainnya nggak. Saya harus vulgar saja katakan yang lainnya belum melakukan itu bahkan kadang-kadang terpancing emosi,” ujar legislator Dapil Jawa Barat II itu.
