WahanaNews.co |
Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mencium
motif politik di balik tersebarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang
Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).
Dahnil mengatakan, draf dokumen yang beredar
masih dalam pembahasan.
Baca Juga:
Mabes TNI Kirim Prajurit Terbaiknya Ikuti Latihan Integrasi Di Australia
Ia pun menampik Kementerian Pertahanan sudah belanja
alutsista memakai skema pinjaman luar negeri mencapai Rp 1,7 kuadriliun.
"Jadi, kalau ada yang mengembangkan isu
simpang siur, seolah-olah Kemhan sudah melakukan belanja dan akan belanja Rp 1.700
triliun, itu penuh dengan motif politik," kata Dahnil di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Dahnil menegaskan, rancangan Perpres tentang
belanja alutsista tersebut adalah dokumen rahasia.
Baca Juga:
Panglima TNI Tinjau Kesiapan Puncak Peringatan HUT Ke-79 TNI di Monas
Menurutnya, dokumen itu seharusnya tak
tersebar di masyarakat, apalagi dengan narasi-narasi yang diklaim menyesatkan.
"Disebar-sebarkan, padahal ini ibarat
sebagai rahasia negara yang belum matang sama sekali," ujarnya.
Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan bahwa
Raperpres belum selesai dibahas.
Dokumen tersebut juga bisa berubah.
Namun, katanya, dokumen tersebut sudah
tersebar, seolah-olah sudah sah.
"Jadi itulah yang kami sebutkan ini
adalah tindakan yang tidak pantas, tidak layak, dan pembocoran rahasia
negara," katanya.
Dahnil memastikan, pihaknya akan mencari siapa
pihak yang membocorkan dokumen tersebut dan memprosesnya secara hukum.
"Nah, Kemhan akan cari secara serius,
siapa yang sudah terlibat dalam upaya melakukan politic think dalam penyusunan
Raperpres ini," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto berjanji akan membeberkan sejumlah rencana modernisasi alat utama
sistem persenjataan, termasuk soal pembelian alutsista Rp 1,7 kuadriliun, di
rapat bersama Komisi I DPR. [dhn]
