WahanaNews.co, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, dalam kurun waktu 2019 sampai 2022 tidak ada swasembada beras di Indonesia. Sebab, berdasarkan data, impor beras masih dilakukan.
Menurut Said, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2014 hingga 2023 Indonesia selalu melakukan impor beras. Misalnya pada 2014 Indonesia mengimpor beras 844 ribu ton, 2015 sebanyak 861 ton.
Baca Juga:
DPR Menilai Wali Kota Subulussalam Berbohong Saat Pidato di Paripurna
Kemudian pada 2018 atau satu tahun menjelang pemilu 2019, Impor beras melonjak menjadi 2,25 juta ton. Padahal, kata Said, pada 2017 impor beras hanya 305 ribu ton.
Hal serupa, kata Said, juga terjadi jelang pemilu 2024. Impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton. Menurut dia, impor beras ini terbesar sepanjang sejarah republik berdiri.
"Kalau impor beras dikaitkan dengan bencana el nino, tentu tidak relevan," kata Said dalam keterangannya dikutip Selasa (23/01/24).
Baca Juga:
Badan Anggaran DPR Sepakati Asumsi Makro Tahun 2024
Said mengamini pada 2023 Indonesia mengalami el nino, musim kering yang agak panjang. Namun masa ini berlangsung kurang dari empat bulan, dan memang ada kebutuhan untuk menutup pasokan kebutuhan beras dalam negeri sebagai cadangan bila persawahan ada gagal panen.
"Pertanyaanya, apakah gagal panen sampai memerlukan kebutuhan impor beras mencapai 3,06 juta ton pada tahun 2023? Mari kita bandingkan hasil panen padi pada tahun 2022 dan 2023," ujarnya.
Ia merinci, berdasarkan data BPS pada 2022 produksi Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 54, 75 juta ton. Sementara pada 2023, data terakhir yang di sajikan BPS pada Oktober 2023 produksi GKG mencapai 53,63 juta ton.
