WahanaNews.co | Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan, para mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebenarnya sedang memperjuangkan orang kaya.
Hal ini berkaitan dengan data pemerintah yang mencatat 80 peresen subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat menengah dan kaya.
Baca Juga:
680 Liter Pertalite Diamankan, Sat Reskrim Polres Subulussalam Tangkap Seorang Pria Diduga Lakukan Penyalahgunaan BBM
"Ada di kota-kota gejolak atau demo. Ini sesuatu yang hidup dalam sebuah negara demokrasi. Saya juga ingatkan bahwa ternyata 80 persen dari subsidi itu dinikmati oleh orang-orang menengah dan kaya," ujar Moeldoko dalam keterangan persnya di Bina Graha, Jakarta, Kamis (29/9/2022).
"Jadi, temen-teman mahasiswa turun ke jalan itu sebagian juga memperjuangkan orang-orang kaya. Ini juga harus dipahami teman-teman mahasiswa. Kalian turun ke jalan, kalian berkeringat, berdarah-darah yang kalian perjuangkan juga orang kaya. Ini tolong dipahami dengan baik," ungkap dia.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga mengklaim masyarakat dapat menerima situasi kenaikan harga BBM bersubsidi
Baca Juga:
Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas SPBU Nakal
Sehingga, menurut dia, saat ini tidak ada sutuasi kritis di tengah masyarakat.
"Apa yang saya lihat dalam perjalanan ke daerah-daerah, masyarakat, suku-suku, menyiapkan diri dengan baik di sektor pertanian," kata Moeldoko.
"Dari sisi kenaikan BBM, masyarakat juga bisa menerima dengan baik. Saya tidak melihat bahwa ada sebuah siatusi yang kritis di tengah-tengah masyarakat," tambahnya.
Sebelumnya, Moeldoko sempat pernah menyinggung soal pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.
Menurut Moeldoko, subsidi yang sebelumnya diberikan kepada harga barang justru dinikmati oleh golongan menengah hingga orang kaya.
"Justru sekarang, karena subsidinya dalam bentuk barang, orang menengah ikut menikmati subsidi itu dengan tidak malu-malu. Ini persoalan. Kalau kita lihat, orang kaya yang menikmati. Orang menengah menikmati," kata Moeldoko pada 18 Juli 2022.
"Bayangkan, pemerintah harus mensubsidi (besarnya luar biasa) dan subsidi itu lari kepada orang-orang yang tidak tepat. Karena subsidinya subsidi (terhadap) barang," kata Moeldoko.
Oleh karena itu, pemerintah kemudian memikirkan perubahan skema pemberian subsidi untuk masyarakat.
Pada akhirnya pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan sosial upah (BSU) dan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM yang saat ini telah disalurkan ke masyarakat. [qnt]
