WAHANANEWS.CO, Jakarta - Indonesia sedang menghadapi darurat sampah yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap posisi Indonesia sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah di Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia menempati peringkat kelima negara penghasil sampah terbanyak secara global, di bawah China, Amerika Serikat, India, dan Brasil.
Baca Juga:
Ancaman Overkapasitas Sampah Tahun 2028, MARTABAT Prabowo-Gibran Nilai PLTSa Solusi Strategis
Tak hanya itu, Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan jumlah sampah laut tertinggi ketiga di dunia, kondisi yang dinilai sangat memprihatinkan bagi negara kepulauan dengan kekayaan maritim besar.
"India nomor satu, China nomor dua, Indonesia nomor tiga. Padahal Amerika nomor dua penghasil sampah total, tetapi untuk sampah plastik di laut Amerika berada di urutan ke-24, artinya kita jauh melampaui Amerika dalam hal membuang sampah plastik ke laut," kata Tito.
Ia menegaskan bahwa persoalan sampah laut Indonesia jauh lebih serius dibanding sejumlah negara maju, terutama dalam konteks pencemaran plastik yang mengancam ekosistem.
Baca Juga:
BNPB Percepat Penanganan Pascabencana Banjir dan Longsor di Aceh
Penumpukan sampah bahkan terjadi di sejumlah kawasan konservasi unggulan nasional seperti Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Bunaken di Sulawesi Utara, dan Raja Ampat di Papua Barat Daya.
Diakui Tito, persoalan sampah laut kerap terhambat karena adanya saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Di laut Bunaken, sampahnya banyak datang dari Manado lewat arus, sampah plastik ini terlihat seperti ubur-ubur bagi penyu dan ikan sehingga mereka memakannya dan mati. Sampah juga menutupi terumbu karang yang akhirnya mati, jika terumbu karang mati, ikan hilang, turis pun tidak mau datang lagi," jelas Tito.
Ia mengingatkan bahwa dampak sampah bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga menyangkut kelangsungan ekosistem laut dan keberlanjutan sektor pariwisata daerah.
"Walikota dan gubernur harus serius mengelola sampah di kota agar tidak berakhir di taman nasional," imbuh dia.
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat timbulan sampah nasional pada 2025 mencapai 24,8 juta ton, angka yang menunjukkan tren peningkatan signifikan.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat sekitar 20 juta ton sampah masuk ke perairan Indonesia setiap tahun, dengan rincian 16 juta ton berasal dari aktivitas daratan yang terbawa ke laut dan 4 juta ton dari aktivitas kelautan.
Sebagai respons atas situasi tersebut, pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100 persen pada 2029 melalui berbagai strategi terpadu.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WtE) di 34 kota dan kabupaten.
"Sekarang ada teknologi mengubah sampah menjadi energi, China sangat maju dalam hal ini. Kota-kota di China yang dulu kotor sekarang bersih seperti Beijing, Shanghai karena mereka membakar sampah menggunakan insinerator untuk menggerakkan turbin listrik," papar Tito.
Ia menilai pemanfaatan teknologi insinerator modern dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menekan volume sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif.
Danantara Indonesia sebagai pengelola menargetkan 1.000 ton sampah dapat terolah di fasilitas PSEL kota-kota besar setiap harinya.
Empat wilayah aglomerasi yang dijadwalkan memulai pembangunan PSEL pada Maret 2026 meliputi Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, dan Bekasi Raya.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat melalui penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) dari tingkat rumah tangga.
"Banyak daerah yang sudah melakukan ini, saya apresiasi Banyuwangi, Sumedang, Kebumen, dan salah satu desa di Sumbawa yang sudah berbasis hulu. Masyarakat memisahkan sampah organik dan non organik," ungkap dia.
Menurut Tito, pengelolaan sampah nonorganik dapat membuka peluang ekonomi karena memiliki nilai jual kembali.
Sampah sisa makanan pun dinilai bisa dimanfaatkan sebagai bahan budidaya maggot untuk pakan ternak yang bernilai ekonomis.
"Tahun ini saya mengalokasikan hampir Rp 1 triliun untuk Dana Insentif Daerah bagi daerah yang berprestasi dalam berbagai kategori termasuk penanganan stunting dan kebersihan. Daerah terbaik bisa mendapat Rp 2,5 hingga Rp 5 miliar," ujar Tito.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
