WahanaNews.co | Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lagi hanya bertumpu pada
faktor produksi konvensional seperti penambahan kapital dan tenaga kerja,
melainkan juga dipengaruhi oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Iptek).
Faktor ini yang akan mendorong suatu negara
untuk secara lebih efisien menyediakan barang dan jasa serta meningkatkan daya
saing usaha.
Baca Juga:
Kontroversi Calon Ketum Golkar: Agung Laksono Tegaskan Bahlil Bukan 'Titipan Istana'
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
perhatian harus diberikan pada strategi kebijakan yang mendorong inovasi,
termasuk penempatan anggaran negara untuk dialokasikan pada pos Iptek, riset,
dan inovasi.
Demikian disampaikan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam memberikan keynote
speech pada talkshow Institut
Teknologi Indonesia (ITI) - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Young Innovation Award yang digelar
secara virtual, Kamis (15/7/2021).
Airlangga mengatakan, penempatan
anggaran riset/Litbang atau Gross
Expenditure on Research and Development (GERD) dinyatakan dalam persentase
terhadap PDB nasional, meliputi empat sektor, yakni
Litbang Pemerintah, Litbang Perguruan Tinggi, Litbang Industri, dan Litbang Non-Government Organization (NGO),
dengan kegiatan riset mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan
pengembangan eksperimental.
Baca Juga:
soal Isu Disepakati Jadi Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Buka Suara
Dibandingkan dengan negara-negara di
dunia, nilai GERD Indonesia masih terbilang rendah, yang berarti porsi
penempatan anggaran untuk pos Iptek, riset dan inovasi masih perlu
ditingkatkan.
"Untuk mendorong peran industri lebih
besar dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia, Pemerintah
telah mengeluarkan kebijakan Super Tax Deduction Vokasi hingga 200%," ujar
Airlangga.
Tautan antara pembangunan Iptek dengan
pembangunan ekonomi terjadi ketika teknologi yang dihasilkan dapat mendukung
dalam kegiatan ekonomi.
Sebaliknya, kemajuan perekonomian dan
peningkatan persaingan juga akan menciptakan kebutuhan teknologi baru.
Agar "simbiosis mutualisme" antara
pembangunan Iptek dengan pembangunan ekonomi dapat terbentuk, maka pengembangan
teknologi perlu berorientasi pada kebutuhan atau persoalan nyata (demand-driven).
Pemerintah bekerja sama dengan swasta
membantu seluruh pihak termasuk usaha mikro kecil untuk on boarding dan melakukan servisifikasi, melalui kegiatan
peningkatan SDM Digital, pembuatan Database Digital, Literasi Digital, dan
Pembangunan Infrastruktur Digital.
Upaya-upaya tersebut akan mendorong
percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan
ekspor.
Indonesia akan dapat keluar dari middle income trap lebih cepat, yaitu pada tahun 2037.
Sentral Vaksinasi Pandemi Covid-19
masih melanda seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.
Perkembangan pandemi Covid-19 di skala
global penuh dengan dinamika.
Pada awal tahun 2021, tingkat
penularan dan kematian harian secara global telah menunjukkan tren penurunan.
Namun, memasuki akhir Juni 2021
kembali menunjukkan peningkatan, dan ditambah dengan adanya kekhawatiran varian
baru Covid-19 dengan tingkat penularan yang lebih cepat, bahkan pada sejumlah
negara kembali dilakukan pengetatan, termasuk di Indonesia.
Menko Airlangga, yang juga Ketua Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasianal (KPC-PEN), mengatakan,
pemerintah terus berupaya memitigasi dampak pandemi guna menjaga momentum
pemulihan kesehatan dan ekonomi, khususnya untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat dalam melakukan konsumsi dan investasi melalui beberapa strategi.
Di antaranya adalah PPKM Mikro yang
dilonggarkan atau diperketat berdasarkan perkembangan situasi pandemi dan
akselerasi vaksinasi untuk mencapai herd
immunity dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
"Saya berharap, Institut
Teknologi Indonesia (ITI)-PII bisa membantu pemerintah untuk membuat central
vaksin di kampus ITI yang sekarang tidak digunakan untuk mahasiswa kegiatan
belajar," ujar Airlangga.
Turut hadir dalam talkshow tersebut Kepala Badan Riset & Inovasi Nasional, Dr Laksana Tri Handoko MSc; Komisaris
PT Telekomunikasi Indonesia, Prof Bambang Sumantri Brodjonegoro SE
MUP PhD; Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Dr Ir Heru Dewanto IPU; dan Rektor Institut Teknologi Indonesia, Dr Ir Marzan Aziz Iskandar IPU. [qnt]
