WahanaNews.co |
Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud
MD kembali menegaskan bahwa pembangunan di Papua dilakukan melalui pendekatan
kesejahteraan dan dialog.
Baca Juga:
Menko Polhukam Pastikan Layanan PDNS 2 Kembali Normal Bulan Ini
Hal ini ditegaskan Menko
Polhukam Mahfud MD saat Dialog Virtual bersama Kementerian Luar Negeri serta
dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Asia Pasifik, Amerika dan Eropa,
serta perwakilan RI di Afrika, Kamis (15/7).
"Terhadap isu Papua
pemerintah melakukan pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan yang
komprehensif semua aspek. Dan dalam menghapi separatisme, pemerintah
mengedepankan dialog, dan untuk KKB dilakukan penegakan hukum," ujar Menko.
Baca Juga:
Satgas dan Menkominfo harus Didukung untuk Berantas Judi Online
Mahfud menjelaskan, dirinya
cukup intens dialog dan bertemu dengan tokoh-tokoh Papua baik tokoh agama,
tokoh masyarakat, pemerintah daerah serta pimpinan DPRP. Menurutnya semua
mendukung Papua dibangun dengan damai.
Namun demikian, lanjut
Mahfud, selain memperkuat pendekatan kesejahteraan dan kedamaian, keamanan
masyarakat Papua dari ancaman terorisme juga harus dijamin negara dengan
sebaik-baiknya.
Menko menyampaikan posisi
konstitusional Papua sebagai bagian sah dari NKRI dan sesuai dengan hukum
internasional dalam Majelis Umum PBB No. 2504.
Dalam kesempatan ini, selain
mendapatkan arahan dari Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri, para duta besar
juga mendapatkan paparan perkembangan tentang Papua oleh pimpinan BIN, Polri,
BNPT, dan PPATK.
Mendengar paparan Menko Polhukam dan beberapa
pejabat terkait, Duta Besar (Dubes) RI untuk Selandia Baru, Tanthowi Yahya
mengapresiasi inisiatif Menko Polhukam Mahfud MD untuk pertemuan yang sedang
digelar hari ini dan berharap acara dialog seperti ini dilakukan secara rutin. [jef]