WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah terus merancang langkah strategis untuk Jakarta setelah status ibu kota resmi berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu fokus utama adalah memperkuat konsep aglomerasi wilayah Jabodetabek guna menciptakan kawasan metropolitan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Alokasikan Rp 48,8 Triliun untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Dalam rangka mematangkan rencana tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menggelar pertemuan dengan Penjabat (P.j) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, di Balai Kota Jakarta, belum lama ini.
Pembahasan utama pertemuan ini adalah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait pembentukan Dewan Aglomerasi Jabodetabek sebagai forum koordinasi lintas wilayah.
"Dewan Aglomerasi dirancang untuk menjawab tantangan perkotaan seperti transportasi, tata ruang, serta pengelolaan sumber daya yang lebih terpadu. Kami membutuhkan masukan dari Pemprov DKI agar kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujar Bima Arya.
Baca Juga:
Jakarta di Ambang Bahaya, Ini Alasan RI Harus Segera Pindah Ibu Kota
Ia menambahkan bahwa Dewan Aglomerasi nantinya akan berperan dalam mengintegrasikan sistem transportasi publik serta mengoordinasikan infrastruktur pendukung lainnya.
Regulasi yang mengatur mekanisme kerja dewan ini tengah disusun agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, P.j. Gubernur Teguh Setyabudi menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perkotaan seperti kemacetan, polusi udara, serta pengelolaan lingkungan.
"Sinergi yang kuat akan menentukan keberhasilan pengelolaan kawasan metropolitan. Dengan kolaborasi yang efektif, berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dapat diselesaikan secara komprehensif," ujar Teguh.
Langkah ini merupakan bagian dari transisi besar yang sedang dijalani Jakarta dalam menyesuaikan diri sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan kebudayaan setelah tak lagi menyandang status ibu kota negara.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
