WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal meyakini program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat menjadi titik balik kebangkitan sektor perikanan tangkap di Tanah Papua.
Program unggulan pemerintah tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menghidupkan kembali industri perikanan yang pernah berjaya sekaligus menjadikan Papua sebagai lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia.
Baca Juga:
DPR Puji dan Apresiasi Cara Kerja Mentan Amran Sulaiman
Menurut Robert, Papua memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah, terutama di sejumlah kawasan strategis yang hingga kini belum tersentuh pembangunan KNMP.
Tiga wilayah yang dinilai layak menjadi prioritas ialah Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya; Kepulauan Auri di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat; serta wilayah perairan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Papua.
“Ketiga kawasan tersebut memiliki nilai strategis ganda sebagai sentra produksi sekaligus kawasan pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan,” jelasnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (17/5/2025).
Baca Juga:
Bahas Soal Mudik Lebaran, Komisi IV DPR RI Soroti Ketahanan Energi
Politikus Fraksi Partai Golkar itu mengapresiasi langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono yang telah menjalankan program KNMP di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia, mulai dari Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, hingga Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
Meski demikian, Robert menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap kawasan Papua yang memiliki cadangan sumber daya ikan sangat besar, khususnya tuna sirip kuning atau yellowfin tuna.
Ia menilai keberadaan KNMP di Papua tidak hanya akan meningkatkan produksi dan hilirisasi perikanan, tetapi juga memperkuat posisi wilayah perbatasan Indonesia.
“Tiga titik di Papua ini harus menjadi prioritas Kampung Nelayan Merah Putih karena potensi ikannya sangat besar dan bisa menjadi motor kebangkitan industri perikanan di kawasan timur Indonesia,” tambahnya.
Robert menjelaskan, tiga wilayah tersebut merupakan gugusan pulau terluar di utara Papua yang secara geografis justru lebih dekat dengan negara tetangga dibanding pusat pemerintahan di Papua.
Karena itu, kehadiran kampung nelayan dinilai penting sebagai simbol kehadiran negara sekaligus penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
“Kenapa penting mendirikan Kampung Nelayan Merah Putih di tiga kabupaten itu karena lokasi-lokasi tersebut merupakan pulau-pulau terluar di Tanah Papua bagian utara. Misalnya Pulau Mapia itu ke Palau cuma sekitar 68 mil, sementara ke Biak lebih jauh mencapai 180 mil. Jadi mestinya kampung nelayan merah putih dibuat di situ supaya Merah Putih berkibar di situ,” tegasnya.
Ia menambahkan, kawasan-kawasan tersebut menyimpan potensi hasil laut yang sangat besar, mulai dari tuna, cakalang, kerapu, rumput laut hingga teripang.
Sebagian besar masyarakat setempat juga menggantungkan mata pencaharian dari sektor kelautan dan perikanan, sehingga pembangunan KNMP diyakini akan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi warga pesisir Papua.
Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, Robert menilai pembangunan KNMP di wilayah-wilayah tersebut juga penting untuk memperkuat pertahanan wilayah terluar berbasis masyarakat.
Nelayan lokal diharapkan dapat menjadi bagian dari pengawasan laut dan menjaga sumber daya kelautan dari aktivitas ilegal.
Robert turut menyoroti kawasan Kepulauan Mapia atau Pulau Beras di Kabupaten Supiori yang disebut sebagai salah satu sentra tuna terbesar di Papua.
Ia mengenang masa kejayaan industri perikanan Papua saat perusahaan pengalengan ikan PT Biak Mina Jaya, anak usaha Jayanti Group, beroperasi pada 1999 hingga 2003.
Pada masa itu, perusahaan tersebut mampu menyerap ribuan tenaga kerja asli Papua dan menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu pusat industri perikanan terbesar di Indonesia bagian timur.
Dengan dukungan sekitar 1.000 hingga 1.500 rumpon yang tersebar di perairan Papua, perusahaan itu menjadi pelopor industri penangkapan dan pengalengan ikan di kawasan tersebut.
Robert juga mengungkap sejarah kejayaan industri perikanan Papua melalui keberadaan perusahaan negara PT Usaha Mina di Sorong yang pada masanya mampu mengekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang.
“Dulu di Sorong ada Usaha Mina. Itu perusahaan negara yang ekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang. Setelah berubah menjadi Perikanan Nusantara lalu merger ke Perindo di bawah holding ID Food, akhirnya berhenti beroperasi. Padahal dermaganya siap, lokasinya sangat strategis dan potensinya besar,” katanya.
Menurut Robert, PT Usaha Mina pada masa lalu memiliki banyak cabang di berbagai sentra perikanan nasional seperti Sorong, Bacan, Ternate, Fakfak, Ambon, Gorontalo, Luwuk hingga Makassar.
Ia menilai jejak pembangunan industri perikanan tersebut perlu dihidupkan kembali melalui kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian BUMN.
Ia menilai kampung-kampung nelayan yang nantinya dibangun pemerintah dapat terintegrasi dengan fasilitas eks Usaha Mina sebagai pusat pengumpulan, pengolahan, hingga ekspor hasil tangkapan nelayan Papua.
Selain itu, Robert juga menyinggung keberadaan PT West Irian Fisheries (WIF), perusahaan perikanan asal Jepang yang pernah menjadi penggerak utama ekonomi Sorong sejak era 1970-an melalui kerja sama dengan pengusaha asli Papua.
Perusahaan tersebut sempat berjaya sebagai eksportir tuna dan udang sekaligus penyerap ribuan tenaga kerja lokal.
Namun, operasional perusahaan itu akhirnya terhenti setelah kebijakan pembatasan kapal asing diberlakukan, sehingga armada penangkapan ikan tidak lagi beroperasi dan aktivitas pabrik ikut berhenti.
“Papua pernah punya industri perikanan besar lewat Jayanti, Usaha Mina, dan WIF. Itu bukti bahwa kalau dikelola serius, Papua bisa menjadi kekuatan besar industri perikanan nasional. Kampung Nelayan Merah Putih harus menjadi titik awal menghidupkan kembali kejayaan itu,” tegas Robert.
Saat ini, lanjutnya, industri pengolahan ikan berskala besar di Papua praktis hanya menyisakan PT Citra Raja Ampat Canning di Sorong, Papua Barat Daya.
Kondisi tersebut dinilai sangat kontras dengan besarnya potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Papua.
Di sisi lain, Robert juga menyoroti lemahnya pengawasan di kawasan perairan terluar Papua yang dinilai rawan praktik illegal fishing.
Ia bahkan menyebut adanya kapal-kapal tanpa izin yang terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, sebagai bukti maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut.
Menurutnya, keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) membuat pengawasan di kawasan perbatasan Papua belum berjalan maksimal.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menempatkan basis kapal pengawasan permanen yang terintegrasi dengan program KNMP di pulau-pulau terluar Papua.
“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” katanya.
Robert optimistis apabila pemerintah serius menghadirkan program KNMP di Raja Ampat, Teluk Wondama, dan Biak Numfor-Supiori, maka Papua dapat kembali bangkit sebagai pusat industri tuna nasional seperti pada era kejayaan Jayanti Group, Usaha Mina, dan WIF.
Optimisme tersebut sejalan dengan target Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berencana membangun lebih dari 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026.
Program itu dirancang sebagai ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir guna memperkuat hilirisasi industri perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.
Namun hingga kini, dari 65 lokasi KNMP yang telah dibangun di Indonesia, belum ada satu pun yang berada di Papua.
Robert berharap pemerintah segera memperbaiki ketimpangan tersebut agar potensi besar perikanan Papua tidak terus terabaikan.
“Papua punya laut yang kaya, punya sejarah industri perikanan, dan punya posisi strategis di Pasifik. Kalau tiga titik ini dibangun Kampung Nelayan Merah Putih, saya yakin Papua bisa kembali menjadi lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
