WahanaNews.co, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 April 2025, guna membahas persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang berada di Desil 1.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa tahun ini program akan dilaksanakan di 53 titik yang telah ditetapkan.
Baca Juga:
Momen Hardiknas, Presiden Prabowo Luncurkan Program Pendidikan di Bogor
“Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.
Presiden Prabowo juga meminta agar proses rekrutmen siswa harus benar-benar dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. “Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan, artinya menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari,” tegasnya.
Selain pelaksanaan di 53 titik tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.
Baca Juga:
Janji Presiden Saat May Day, Said Iqbal Sebut Bukti Keberpihakan
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat akan dilakukan secara terintegrasi untuk tiga kategori, yaitu guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Menurutnya, proses rekrutmen akan menggunakan skema rekrutmen melalui guru-guru ASN dan guru PPPK.
“Prinsipnya nanti kami akan berkoordinasi untuk pemenuhannya sebagaimana arahan dari Bapak Presiden,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia juga menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat akan bersifat fleksibel dengan sistem multi-entry, multi-exit. Sistem tersebut memungkinkan siswa masuk dan menyelesaikan studi berdasarkan kesiapan dan latar belakang pendidikan mereka.
