WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi serius rencana pihak keluarga Juliana Marins yang berencana membawa kasusnya ke pengadilan internasional.
Ia mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian dan respon cepat terhadap persoalan tersebut, termasuk memperkuat sistem keselamatan di sektor pariwisata nasional.
Baca Juga:
DPR Siapkan Langkah Tindak Lanjut Usai Haji, Termasuk Pansus Jika Diperlukan
"Keselamatan wisatawan, terlebih mereka yang datang dari luar negeri, bukanlah sekadar slogan yang bisa dipakai sebagai jargon semata. Ini tanggung jawab yang harus dijaga dengan SDM terlatih, fasilitas memadai, serta protokol yang kuat dan transparan," ujar Puan dalam pernyataannya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Puan menekankan pentingnya kesiapan alat dan teknologi penyelamatan, khususnya di destinasi wisata berbasis alam seperti pegunungan.
Ia mendorong sinergi antar kementerian, termasuk Kementerian Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan juga pemerintah daerah, untuk menciptakan sistem yang tangguh dan responsif.
Baca Juga:
Puan Desak Evaluasi Total SPMB 2025, Soroti Sistem Zonasi dan Digitalisasi
"Keluarga korban dan publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan akuntabel. Agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan citra pariwisata Indonesia di mata dunia internasional," lanjutnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembaruan dan penegakan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lokasi wisata.
Puan menyebut bahwa peningkatan kapasitas pemandu wisata serta tim SAR harus menjadi bagian dari strategi penguatan layanan darurat.
