WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Muazim Akbar mengungkap temuan mengejutkan soal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ternyata diisi oleh keluarga pemilik dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG).
Muazim menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Baca Juga:
Mahfud MD Soroti MBG: Manfaat Banyak, tapi Tata Kelola Amburadul
“Saya lihat ada juga salah satu SPPG itu yang merekrut anaknya, ponakannya, istrinya, besannya, sepupunya,” ujar Muazim di hadapan forum rapat.
“Jadi, yang jadi karyawan SPPG itu keluarganya dia saja yang 47 orang,” tambah Politikus PAN tersebut.
Meski begitu, Muazim menilai tidak semua SPPG dikelola secara semrawut.
Baca Juga:
Rp6.500 per Porsi Jadi Biang Kerok, Ratusan Siswa Makassar Tak Lagi Dapat MBG
Ia mencontohkan dapur MBG di Bali yang dikelola oleh koperasi kepolisian dengan sistem profesional.
Dari total 47 anggota SPPG di Bali, sebanyak 21 orang direkrut dari Jawa dan bukan hanya mengandalkan tenaga kerja lokal.
“Yang direkrut oleh koperasi kepolisian itu yang betul-betul sudah luar biasa, yang bisa masaknya, yang ngatur masaknya berapa jam dan sebagainya, itu dia memang profesional,” tuturnya.
Muazim mengaku sependapat bila pelaksanaan MBG sebisa mungkin menyerap tenaga kerja dari warga sekitar.
Namun, ia mengingatkan hal itu harus realistis karena tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
“Tapi, ya kalau SDM-nya terbatas untuk masak dia nggak paham apa-apa, itu juga yang perlu kita pikirkan,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar anggota SPPG, selain tiga orang yang dikontrak langsung oleh BGN, perlu mendapatkan pelatihan tambahan.
Menurutnya, menyiapkan makanan dalam jumlah besar bukanlah pekerjaan mudah.
“Karena yang namanya memberikan makanan siap saji lebih dari sekian jam itu sudah ada potensi keracunan,” kata Muazim.
“Jadi, mungkin ada pelatihan yang kita berikan kepada selain dari yang 3 orang yang dari BGN,” sambungnya.
Program MBG sendiri memang sedang menjadi sorotan publik setelah ribuan orang dilaporkan mengalami keracunan massal.
Kepala BGN Dadan Hidayana mencatat, hingga 30 September 2025 terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak kasus keracunan.
“Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” ungkap Dadan di rapat Komisi IX DPR RI.
“Kemudian wilayah III ada 1.003 orang,” lanjutnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
