WahanaNews.co | Menuntut pembatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar yang telah diberlakukan pemerintah, Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Selasa (6/9/2022).
Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo dalam orasinya mengatakan, aksi penolakan kenaikan harga BBM ini, dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Menurut Willy, penyesuaian harga minyak dunia dan subsidi BBM di APBN yang semakin berat adalah modus pemerintah.
Baca Juga:
Semangat Hari Buruh, Pegawai PLN UID Jakarta Raya Sumbangkan Kantong Darah untuk Sesama
"Pada faktanya harga minyak dunia saat ini sedang turun-turunnya, sangat jelas dengan kebijakan ini, dipastikan harga barang yang sudah mahal akan semakin mahal," katanya, Selasa (6/9/2022).
Selain itu, Willy juga menyebutkan, upah merupukan jantung penghasilan para pekerja dan buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, selama tiga tahun terakhir pemerintah tidak menaikkan upah buruh.
Mirisnya lagi, lanjut Willy, dengan modus mendatangkan investasi, pemerintah menerapkan kebijakan dengan upah murah dan memberlakukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020.
Baca Juga:
Pemkab Sigi Usulkan Jaminan Kesehatan Bagi Buruh Pasir
"Pertama secara tegas kita mendesak agar kenaikan BBM ini dibatalkan, kemudian mencabut undang-undang omnibuslaw dan naikkan upah minimum sebesar 15 persen tahun 2023," ungkapnya.
"Turunkan harga kebutuhan pokok, beras, minyak goreng, daging dan tepung, dan barang-barang lainnya. Sekali lagi secara tegas kita tolak kenaikan harga BBM ini," pungkasnya.
Aksi unjuk rasa ini sendiri mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Ratusan petugas dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi. Polisi juga menurunkan sejumlah kendaraan taktis pengurai massa untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
