WahanaNews.co | Arnod Sihite Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai menyayangkan ajakan Jumhur Hidayat yang akan menggelar aksi demonstrasi buruh, dengan agenda khusus mencabut total UU Omnibus Law Ketenagakerjaan.
Soalnya, pemerintah saat ini sedang memiliki agenda utama pemilihan ekonomi nasional yang salah satunya ditopang oleh berlakunya UU Omnibus Law Ketenagakerjaan.
Baca Juga:
Sukses Saat Pandemi, Jokowi Anugerahi 7 Instansi Polri Tanda Jasa Nugraha Sakanti
"Ajakan mengerahkan massa dalam jumlah banyak apalagi mengatasnamakan buruh dalam situasi saat ini tentu sangat tidak tepat," ungkap Arnod dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (14/7).
Ketua Umum PP FSP PPMI KSPSI ini menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang memiliki agenda besar pemulihan ekonomi nasional dan masyarakat sedang konsentrasi untuk bangkit kembali setelah lama terpukul karena pandemi.
"Maka kami sangat sayangkan jika agenda pemerintah ini kemudian diganggu dengan aksi massa dalam jumlah banyak kalau benar jutaan seperti diklaim Jumhur apalagi ini menjelang tahun politik maka bukan tidak mungkin rawan ditunggangi," lanjutnya.
Baca Juga:
Basuki: Penundaan Kenaikan Tarif Tol Akibat Pandemi, Tak Selalu Salah Pemerintah
Dikatakan dia, saat ini pemerintah membutuhkan stabilitas politik di dalam negeri untuk memperkuat ekonomi yang sebenarnya juga berdampak pada kesejahteraan buruh.
"Kalau kita demo, apalagi massa buruh harus turun lagi ke jalan, maka yang terganggu adalah kita sendiri. Kami tidak ingin stabilitas yang saat ini sudah terjaga jangan diganggu lagi. Toh pemerintah juga saat ini sangat responsif jika ada aspirasi buruh yang ingin disampaikan. Sehingga tidak mesti dengan turun ke jalan," ungkap Ketua Ketenagakerjaan dan sektor Informal PPK Kosgoro 1957 itu.
Arnod juga memberi catatan supaya bangsa Indonesia harus belajar banyak dari krisis politik dan ekonomi yang terjadi di Sri Lanka saat ini. Indonesia sangat beruntung karena ekonominya masih tumbuh dan stabilitas politiknya terjaga dengan baik.
