WahanaNews.co | Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) menyebutkan kisruh kasus Rizieq Syihab berawal
dari pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD.
Baca Juga:
Peluang Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jawa Barat Dukungannya Lebih dari 50%
Menurut Emil, pernyataan Mahfud MD yang mengizinkan
penjemputan Habib Rizieq pada Minggu 9 November lalu lalu sepanjang tertib dan
damai menimbulkan pemahaman berbeda dari ribuan pendukung Habib Rizieq dan
menimbulkan kerumunan yang luar biasa.
Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai
Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, Indonesia sudah memiliki sistem
pemerintahan. Semua sudah diatur dan masing-masing pejabat punya tanggung jawab
masing-masing.
"Ya kita itu kan punya sistem pemerintahan, kalau semuanya
mengatur kepada sistem pemerintahan yang benar, itu kan sudah punya tanggung
jawab masing-masing," kata Syarif kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, Rabu (16/12/2020)
Baca Juga:
Airlangga Hartarto Sebut Golkar Tetap Usung Ridwan Kamil Jadi Cagub Jawa Barat
Mengenai siapa yang bertanggung jawab terkait kasus
kerumunan yang disebabkan Habib Rizieq, menurut anggota Komisi I DPR ini, semua
orang harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)
masing-masing
"Jadi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab semuanya,
intinya semua orang harus bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya," tegas
Menteri Koperasi dan UKM era Presiden SBY itu.
Oleh karena itu, politikus Partai Demokrat ini menilai tidak
elok jika sesama pejabat negara saling melempar tanggung jawab. Karena, seorang
pejabat itu selalu dituntut bekerja lebih dari tupoksinya, jika mereka melakukan
lebih dari tupoksinya tentu itu akan lebih baik.
"Tidak elok kalau saling melempar tangung jawab,
kadang-kadang pejabat itu biasanya yang dituntut itu bekerja melebihi daripada
tupoksinya. Nah itu malah lebih bagus, lebih care terhadap apa yang diharapkan
pemerintah bukan mengurangi, tapi harus melakukan lebih banyak," tuturnya. [qnt]