WahanaNews.co | Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ini menghadapi tantangan begitu dahsyat baik secara internal maupun eksternal.
Tentunya setiap kebijakan dan langkah yang diambil menjadi pro dan kontra dalam era demokrasi yang semakin tumbuh subur dan dewasa karena supremasi hukum menjadi panglima terdepan dalam setiap persoalan yang terjadi ditengah masyarakat.
Baca Juga:
Yakini Putaran Kedua Pilgub Jakarta, Pemuda Pancasila Siap All-Out Dukung RK-Suswono
Mengusung jargon Presisi yaitu (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan), ada 16 program prioritas Sigit sebagai Kapolri. Tentunya 16 program prioritas Jenderal Sigit harus diwujudkan yang telah 1 tahun lebih menduduki posisi sebagai Kapolri.
Arif Rahman SH Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila menyatakan, "Mendukung dan mengapresiasi setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo".
"Bahkan Ormas Pemuda Pancasila diseluruh pelosok tanah air siap bersinergi dan bekerja bersama dengan Polri untuk mewujudkan janji Kapolri Jenderal Sigit yang akan lebih siap menerima kritik dan Polri yang transparan", katanya.
Baca Juga:
Pemuda Pancasila Sumut Siap Antar Bobby Nasution ke Kursi Gubernur
"Peristiwa demi peristiwa yang terjadi selama kepemimpinan Kapolri Jenderal Sigit, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kepemimpinan Kapolri saat ini", ujar Arif.
"Namun, kami meyakini bahwa Kepolisian Republik Indonesia mampu melewati badai yang terjadi dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Sigit", tuturnya.
Arif juga mengatakan, "Lembaga Polri milik semua anak bangsa dan keberadaannya sangat penting, maka harus dijaga dengan sangat baik". Setiap kebijakan dan langkah yang berlaku dalam Polri haruslah kebijakan Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri dan Etika kelembagaan yang sudah diatur dalam kode etik profesi Polri", ujarnya.
"Sehingga tidak ada faksi-faksi atau gerbong-gerbong dalam Polri yang bisa merubah kebijakan dari Kapolri saat ini karena semua anggota Polri harus taat dan loyalitas tunggal terhadap perintah Kapolri", kata Sekjen MPN Pemuda Pancasila.
Arif juga mengatakan, "Dalam kasus peristiwa Brigadir J mendukung dan mengapresiasi langkah serta kebijakan Kapolri Listyo Sigit, tentunya langkah dan kebijakan yang dilakukan untuk mengusut aktor Intelektual dibalik peristiwa tersebut".
"Jangan sampai citra Polri dirusak oleh aktor intelektual yang bermain dibalik cerita Brigadir J", pungkasnya.[zbr]
