WahanaNews.co | Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memastikan alokasi anggaran tambahan untuk uang ganti rugi proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen telah dikoordinasikan dengan para pihak terkait.
Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi, mengatakan, jalan bebas hambatan Yogyakarta-Bawen merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembebasan lahannya didanai oleh LMAN.
Baca Juga:
Pastikan Jalan Nasional dan Jembatan di Sulsel Siap Dilalui Selama Nataru, Kementerian PU: 96,45% Dalam Kondisi Mantap
Oleh karena itu, Pemerintah memiliki komitmen untuk pendanaan lahan bagi pembangunan ruas Tol Yogyakarta-Bawen sebagai uang ganti rugi bagi lahan masyarakat yang terdampak.
"Untuk alokasi tambahan anggaran yang diperlukan, saat ini telah dikoordinasikan bersama antara pemangku kepentingan. Baik itu Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR selaku instansi yang memerlukan tanah, Komite Percepetan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan LMAN," terang Basuki kepada wartawan, Kamis (9/9/2021).
Kepastian ini menyusul pernyataan PGS Direktur Utama PT Jasamarga Jogja-Bawen (JJB), Oemi Vierta Moerdika, bahwa alokasi anggaran Tahap 1-2021 untuk ganti rugi pembebasan lahan proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 1 mengalami kekurangan Rp 1,1 triliun dari total kebutuhan Rp 1,5 triliun.
Baca Juga:
Dukung Asta Cita Swasembada Pangan, Padat Karya Irigasi Kementerian PU Tahun 2024 Jangkau 12.000 Lokasi
Hingga kini, dana yang telah terserap baru Rp 365 miliar yang dibayarkan untuk masyarakat terdampak di Desa Tirtoadi, DIY, dengan luas lahan 8,6 hektar.
Jadi, dengan serapan Rp 365 miliar, masih ada kekurangan anggaran untuk penyelesaian Seksi 1 sekitar Rp 1,1 triliun.
"Kami sudah laporkan ke LMAN dan mengajukan untuk tahap (pembayaran) selanjutnya. Sudah direspon baik oleh LMAN," tutur Oemi kepada wartawan, Rabu (8/9/2021).
Perlu diketahui, kebutuhan total anggaran untuk pembebasan lahan proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sekitar Rp 7,5 triliun.
Dengan luasan sekitar 47,6 hektar dari 69 desa yang terdampak.
Sembari menunggu ketersediaan tambahan anggaran Tahap 2-2021 dari LMAN, PT JJB terus berkonsentrasi pada pembebasan lahan.
Beberapa waktu lalu juga telah melakukan musyawarah bersama di sejumlah wilayah terdampak.
"Kemarin sudah digelar musyawarah warga Margomulyo, selanjutnya dijadwalkan musyawarah warga Margodadi. Semua tahapan terus kami laksanakan sampai semua lahan dibebaskan," ujarnya.
Adapun terkait rencana konstruksi, kata Oemi, masih menunggu persetujuan rencana teknis akhir (RTA) dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dengan target awal konstruksi jalan tol pada akhir tahun 2021.
Pihaknya saat ini juga sedang melakukan dua kegiatan lelang.
Pertama, seleksi untuk penyedia jasa konsultansi pengendalian mutu independen (PMI) pekerjaan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.
Kedua, seleksi penyedia jasa konsultansi pekerjaan pengawasan teknik Paket 1, Seksi 1 dan 2 Jalan Tol Yogykarta-Bawen.
"Nah, ketika proses ini berjalan ya tentu tidak jauh dengan kegiatan konstruksi. Saat ini masih September sehingga kami kerjar target kegiatan konstruksi pada akhir tahun, kemungkinan dapat dilakukan," terangnya.
Tahapan awal pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen yakni proses pembebasan lahan.
Pembebasan lahan ini juga bisa dilakukan setelah keluarnya izin penentuan lokasi.
Kemudian, setelah melakukan pembayaran uang ganti rugi bebas lahan, PT JJB baru dapat melakukan tahapan konstruksi dengan diawali proses land clearing.
Proyek jalan bebas hambatan ini terdiri dari 6 seksi.
Diperkirakan menelan investasi senilai Rp 14,2 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun.
Sementara target pengoperasiannya pada akhir 2023 mendatang. [qnt]
