WahanaNews.co | Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) terlibat polemik dengan Menteri Koordinator
Bidang Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal kerumunan massa Muhammad
Rizieq.
Baca Juga:
Peluang Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jawa Barat Dukungannya Lebih dari 50%
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan
acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini
dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini
diizinkan," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil setelah menjalani
pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Rabu (16/12/2020).
Pernyataan ini kemudian dijawab Mahfud MD bahwa memang dia
yang mengumumkan izin kepulangan Habib Rizeq, termasuk memperbolehkan
penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta dengan catatan tak melanggar protokol
kesehatan pada November lalu. Mahfud pun menyatakan siap bertanggung jawab.
"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang
umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang.
Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar
protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke
Petamburan," ujar Mahfud MD melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Rabu
(16/12/2020).
Baca Juga:
Airlangga Hartarto Sebut Golkar Tetap Usung Ridwan Kamil Jadi Cagub Jawa Barat
Untuk memperkuat cuitannya, Mahfud MD juga melampirkan dua
link Youtube berisi video pengumuman tentang kepulangan Habib Rizieq.
Menurutnya, di video itu, sudah sangat jelas ada syarat tertib dan ikut
protokol kesehatan bagi yang ingin menjemput. Melalui video lain, Mahfud MD
menyatakan bahwa kepulangan Habib Rizieq adalah hak yang harus dilindungi.
"Dimana salahnya? Dia (Habib Rizieq) kan tidak bisa
dilarang pulang. Dan diskresi penjemputannya hrs diantar sampai rumah. Sesudah
diantar sampai rumah ya selesai," tulis Mahfud MD.
Ridwan Kamil dan Mahfud MD pun kemudian saling bersahutan di
Twitter. Kang Emil langsung membalas cuitan Manko Polhukam tersebut. "Siap
pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di
Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan
sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai
bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan," tulis akun @ridwankamil
me-reply cuitan @mohmahfudmd.