WahanaNews.co |
Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) melayangkan surat rekomendasi
terkait penanganan Covid-19 yang ditujukan langsung untuk Presiden Republik
Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi.
Dalam surat yang dikirim pada
Rabu (30/6/2021) itu, Forum Pemred menyatakan telah membentuk tim khusus untuk
menelaah dan mengkaji perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
"Dalam pertemuan tim khusus pada Minggu (27/6/2021) lalu, kami telah menyusun
beberapa masukan dan rekomendasi kepada pemerintah agar penularan Covid-19 ini
bisa dikendalikan dengan segera," demikian pernyataan Forum Pemred
yang dikutip dari surat tersebut.
Berdasarkan kondisi-kondisi
yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, serta wacana pemerintah melakukan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Forum Pemred
meminta pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan serangkaian hal yang
terbagi menjadi 8 poin, yakni:
1. Membatasi pergerakan dan interaksi orang baik di
dalam maupun antarkota dengan lebih signifikan Forum Pemred mendukung berbagai
program pembatasan mobilitias masyarakat lainnya seperti WFH 100 persen,
pembatasan jam buka tempat perbelanjaan hingga pukul 17.00 WIB, melarang makan
di restoran, dan berbagai kebijakan lainnya. Namun, Forum Pemred meminta
pemerintah mengantisipasi dampak-dampak ekonomi dan sosial yang mungkin akan
timbul dari kebijakan tersebut dengan sebaik mungkin.
Baca Juga:
Pertemuan Hangat Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI di Kota Surakarta
2. Pengetatan kebijakan sebaiknya diinstruksikan
langsung oleh Presiden Jokowi. Dengan instruksi kebijakan yang dipimpin
langsung oleh kepala negara dalam situasi darurat seperti ini, harapannya
instruksi pemerintah pusat dapat segera dijalankan oleh hingga pemerintahan
terkecil di level desa/kelurahan bahkan RW dan RT. Tidak hanya itu, semua
elemen pemerintah fokus bergerak menangani penurunan laju Covid-19 dengan turut
melibatkan unsur-unsur masyarakat.
3. Perlu adanya terobosan yang signifikan untuk
mempercepat pelaksanaan vaksinasi Agar target 1-2 juta dosis vaksin per hari
dapat tercapai, pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapatkan informasi
vaksin dengan baik agar tidak terprovokasi masuk ke golongan antivaksin. Selain
itu, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh kemudahan dalam
mendaftarkan diri dan mendapatkan jadwal vaksinasi. Pemerintah juga perlu
mengawasi distribusi vaksin dilakukan secara merata ke daerah-daerah, terutama
daerah yang berada di zona merah.
4. Melibatkan unsur lapisan masyarakat lain, seperti
PNS dan relawan, agar pelaksanaan 3T bisa digiatkan lebih masal Pelaksanaan
tracing, testing, dan treatment akan sulit dilakukan secara maksimal jika hanya
mengandalkan tenaga kesehatan dan TNI/Polri. Padahal, testing perlu digalakkan
dengan lebih masif terutama di desa-desa zona merah karena masih abanyak
masyarakat yang menolak diuji swab atau bahkan menyembunyikan gejala Covid-19.
Oleh sebab itu, PNS maupun relawan bisa dimobilisasikan sebagai tenaga
traceruntuk membantu meningkatkan pelaksanaan tracing.
