WahanaNews.co |
Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) melayangkan surat rekomendasi
terkait penanganan Covid-19 yang ditujukan langsung untuk Presiden Republik
Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi.
Dalam surat yang dikirim pada
Rabu (30/6/2021) itu, Forum Pemred menyatakan telah membentuk tim khusus untuk
menelaah dan mengkaji perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga:
Dua Pekan Menjelang Pilkada Jakarta, Pasangan Calon Berebut Dukungan Jokowi-Anies
"Dalam pertemuan tim khusus pada Minggu (27/6/2021) lalu, kami telah menyusun
beberapa masukan dan rekomendasi kepada pemerintah agar penularan Covid-19 ini
bisa dikendalikan dengan segera," demikian pernyataan Forum Pemred
yang dikutip dari surat tersebut.
Berdasarkan kondisi-kondisi
yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, serta wacana pemerintah melakukan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Forum Pemred
meminta pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan serangkaian hal yang
terbagi menjadi 8 poin, yakni:
1. Membatasi pergerakan dan interaksi orang baik di
dalam maupun antarkota dengan lebih signifikan Forum Pemred mendukung berbagai
program pembatasan mobilitias masyarakat lainnya seperti WFH 100 persen,
pembatasan jam buka tempat perbelanjaan hingga pukul 17.00 WIB, melarang makan
di restoran, dan berbagai kebijakan lainnya. Namun, Forum Pemred meminta
pemerintah mengantisipasi dampak-dampak ekonomi dan sosial yang mungkin akan
timbul dari kebijakan tersebut dengan sebaik mungkin.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
2. Pengetatan kebijakan sebaiknya diinstruksikan
langsung oleh Presiden Jokowi. Dengan instruksi kebijakan yang dipimpin
langsung oleh kepala negara dalam situasi darurat seperti ini, harapannya
instruksi pemerintah pusat dapat segera dijalankan oleh hingga pemerintahan
terkecil di level desa/kelurahan bahkan RW dan RT. Tidak hanya itu, semua
elemen pemerintah fokus bergerak menangani penurunan laju Covid-19 dengan turut
melibatkan unsur-unsur masyarakat.
3. Perlu adanya terobosan yang signifikan untuk
mempercepat pelaksanaan vaksinasi Agar target 1-2 juta dosis vaksin per hari
dapat tercapai, pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapatkan informasi
vaksin dengan baik agar tidak terprovokasi masuk ke golongan antivaksin. Selain
itu, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh kemudahan dalam
mendaftarkan diri dan mendapatkan jadwal vaksinasi. Pemerintah juga perlu
mengawasi distribusi vaksin dilakukan secara merata ke daerah-daerah, terutama
daerah yang berada di zona merah.
4. Melibatkan unsur lapisan masyarakat lain, seperti
PNS dan relawan, agar pelaksanaan 3T bisa digiatkan lebih masal Pelaksanaan
tracing, testing, dan treatment akan sulit dilakukan secara maksimal jika hanya
mengandalkan tenaga kesehatan dan TNI/Polri. Padahal, testing perlu digalakkan
dengan lebih masif terutama di desa-desa zona merah karena masih abanyak
masyarakat yang menolak diuji swab atau bahkan menyembunyikan gejala Covid-19.
Oleh sebab itu, PNS maupun relawan bisa dimobilisasikan sebagai tenaga
traceruntuk membantu meningkatkan pelaksanaan tracing.
5. Penegakkan disiplin 3M dibarengi dengan memperbesar
anggaran di sektor hulu Perlu adanya penegakkan hukum yang tegas terhadap para
pelanggar 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Kampanye
kelompok yang tidak percaya Covid-19 dan antivaksin harus dilawan bersama,
termasuk bersama media. Selain itu, sosialisasi dan edukasi harus terus
digalakkan dengan masif hingga ke tingkat akar rumput. Di sisi lain, pemerintah
perlu melakukan politik anggaran dengan memperbesar anggaran di hulu, seperti
anggaran untuk sosialisasi dan edukasi, pembagian masker secara gratis,
ketersediaan obat dan peralatan kesehatan di puskesmas, dukungan untuk masyarakat
yang melakukan isolasi mandiri, dan sebagainya.
6. Mengupayakan secara optimal pendistribusian obat
yang dapat membantu menangani Covid-19 ke masyarakat 7/1/2021 Forum Pemred
Surati Presiden Jokowi, Isinya... www.wartaekonomi.co.id/read348307/forum-pemred-surati-presiden-jokowi-isinya
3/3 Pemerintah perlu mencari terobosan dalam upaya memperoleh, memproduksi, dan
mendistribusikan obat-obatan yang bisa membantu penanganan Covid-19. Bahkan
sebaiknya, obat diberikan secara gratis kepada masyarakat yang menjalani
isolasi mandiri, begitu pun dengan tabung oksigen.
7. Pemerintah sebaiknya memfokuskan anggaran untuk
penanganan Covid-19, anggaran proyek yang kurang prioritas bisa dialihkan untuk
anggaran Covid-19 Anggaran negara sebaiknya difokuskan untuk penanganan
Covid-19 sampai tren pertumbuhan Covid-19 bisa terkendali. Anggaran proyek atau
bidang yang kurang prioritas dapat dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang
lebih masif sehingga pertumbuhan virus bisa segera turun dan tingkat kematian
bisa ditekan.
8. Pemerintah tetap perlu mengantisipasi lonjakan
Covid-19 berikutnya dengan memastikan kesediaan dan kelengkapan fasilitas
kesehatan Dengan demikian, bila lonjakan kasus Covid-19 terjadi lagi di masa
yang akan datang, penanganan pasien di RS atau fasilitas kesehatan lainnya bisa
berlangsung dengan lebih baik dan tidak membuat panik. [qnt]
