WAHANANEWS.CO, Jakarta - Memasuki Januari 2026, Ibu Kota Nusantara tidak lagi dipandang sebagai proyek raksasa di tengah hutan Kalimantan, melainkan telah menjelma menjadi kanvas peradaban baru yang mulai memperlihatkan wajah kota masa depan Indonesia.
Transformasi tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menandai dimulainya Tahap II Pembangunan, di mana fokus pengembangan bergeser dari penyediaan infrastruktur dasar menuju penguatan fungsi IKN sebagai Ibu Kota Politik sekaligus pusat inovasi digital nasional.
Baca Juga:
Kunjungi IKN, Wapres Gibran Disambut Antusias Masyarakat
Tahun 2026 menjadi penanda penting karena untuk pertama kalinya pembangunan kompleks kekuasaan negara di luar ranah eksekutif dimulai secara sistematis.
Sebanyak 28 paket pekerjaan disiapkan dalam fase ini, yang terdiri atas 15 paket fisik dan 13 paket non-fisik untuk menopang operasional lembaga-lembaga tinggi negara.
Gedung DPR dan MPR RI mulai memasuki tahap pematangan lahan serta konstruksi struktur utama sebagai simbol hadirnya fungsi legislatif di jantung IKN.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo Gibran Apresiasi Kolaborasi CAT BKN–OIKN Wujudkan Dream Team ‘Pegawai Berintegritas’ untuk Dukung Pembangunan Otorita IKN
Kompleks Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dirancang dengan konsep smart building yang terintegrasi dengan sistem digital pemerintahan modern.
Istana Wakil Presiden telah mencapai progres 96,28 persen dan ditargetkan beroperasi penuh pada kuartal pertama 2026 guna mendukung aktivitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Seiring dengan penguatan fungsi pemerintahan, Otorita IKN juga memprioritaskan pembangunan hunian strategis untuk menampung lonjakan populasi aparatur sipil negara pada tahun berjalan.
Hunian vertikal bagi TNI dan Polri tercatat telah mencapai progres 93,53 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada pertengahan tahun 2026.
Rumah susun ASN Tahap II sebanyak 15 paket fisik baru mulai dikerjakan untuk mengakomodasi penambahan populasi yang diproyeksikan mencapai 1.200 hingga 3.000 jiwa sepanjang 2026.
Dalam aspek sosial dan kebudayaan, IKN diposisikan sebagai representasi inklusivitas Indonesia melalui penyelesaian sejumlah kompleks rumah ibadah berskala nasional.
Masjid Negara Nusantara telah mencapai progres 90,91 persen dan ditargetkan rampung pada awal 2026 dengan kapasitas ribuan jemaah serta desain kubah ikonik.
Basilika Fransiskus Xaverius Nusantara, yang menjadi basilika pertama di Indonesia, mencatat progres pembangunan 89,30 persen dan ditargetkan selesai pada Februari 2026 untuk kemudian diresmikan bersama rumah ibadah lainnya pada pertengahan tahun.
Berbeda dengan fase sebelumnya, tahun 2026 ditetapkan sebagai masa aktivasi kota karena seluruh layanan dasar ditargetkan berfungsi penuh untuk menopang kehidupan urban.
Pasar dan puskesmas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan telah mencapai 100 persen fungsional dan siap melayani kebutuhan dasar warga.
Sebanyak 91 tenant UMKM dipersiapkan untuk mulai beroperasi secara komersial di sejumlah titik strategis kawasan inti pemerintahan.
Tempat Pembuangan Sampah Terpadu 1 dengan kapasitas 74 ton per hari berbasis teknologi waste to energy mulai beroperasi penuh untuk pengelolaan limbah rumah tangga.
Dari sisi konektivitas, pengembangan jaringan transportasi regional ditargetkan mencapai 95 persen pada tahun ini, dari posisi saat ini yang masih berada di angka 79,92 persen.
Optimalisasi Bandara Internasional Nusantara terus dilakukan untuk membuka rute penerbangan komersial, menyusul keberhasilan pendaratan pesawat kepresidenan dan wakil presiden pada akhir 2025.
Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3A–3B serta 5A dipercepat guna memperkuat koneksi menuju Balikpapan dan memangkas waktu tempuh menjadi sekitar 45 menit.
Struktur pendanaan pembangunan IKN pada 2026 menunjukkan tingkat kemandirian yang semakin kuat melalui kombinasi investasi swasta dan skema pembiayaan kreatif.
Investasi swasta murni yang telah masuk tercatat mencapai Rp66,5 triliun, sementara skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha menembus Rp158,73 triliun.
Alokasi APBN 2026 tetap diproyeksikan sebagai stimulan utama bagi penyediaan infrastruktur strategis.
“Indonesia sudah melewati point of no return,” tegas Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan IKN pada 2026 tidak lagi berkutat pada pertanyaan kelayakan, melainkan pada kecepatan menjadikan Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
