WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas pemerintahannya terhadap pejabat negara yang tidak menjalankan amanah rakyat.
Ia menekankan tidak akan ragu mengambil langkah pemberhentian terhadap siapa pun yang dinilai tidak mampu bekerja secara profesional, tidak setia kepada rakyat, maupun mengabaikan kepentingan negara.
Baca Juga:
Prabowo Minta Dokter Magang Turun ke Lapangan, Kemenkes Siapkan Pengiriman Tenaga Medis
"Kita tidak akan ragu-ragu memecat pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana asal-usul. Suku mana, agama mana, ras mana, siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilakan untuk berhenti," ucap Presiden dalam arahan yang disampaikan kepada para kepala daerah dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).
Presiden Prabowo menegaskan, komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Ia menyatakan bahwa penegakan hukum akan menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan, termasuk dalam menindak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Prioritaskan Perbaikan Bendungan dan Sawah Demi Petani Terdampak Bencana di Aceh
Kepala Negara juga menekankan bahwa peringatan tersebut bukan dimaksudkan untuk melemahkan kinerja para pejabat negara.
Sebaliknya, hal itu menjadi dorongan agar seluruh aparatur pemerintahan bekerja lebih disiplin, berintegritas, serta berani menegakkan hukum demi kepentingan masyarakat luas.
Dalam konteks itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih terus berupaya mengamankan aset dan kekayaan alam negara agar dapat dikelola secara optimal dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.
"Kita mencari aset-aset, meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan. Sehingga, semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita," kata Presiden.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga mengingatkan secara khusus para kepala daerah di Papua agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama jika menggunakan dana otonomi khusus (otsus).
Ia menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan administratif dalam mengelola anggaran yang bersumber dari negara.
"Saya minta benar-benar pada Gubernur dan para bupati tanggung jawab ya. Bupati dan Gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus, bisa?" ujar Presiden.
Menanggapi pertanyaan tersebut, para gubernur dan bupati yang hadir menyatakan kesanggupan secara serempak. "Bisa," kata mereka bersamaan.
Namun Presiden kembali mengulang pertanyaannya karena jawaban dinilai kurang terdengar.
"Kok jawabannya kurang (terdengar), bisa?" ujarnya. Para kepala daerah pun kembali menjawab dengan suara lantang, "Bisa."
Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis.
Ia menyebut, perkembangan teknologi dan media sosial membuat rakyat dapat dengan mudah memantau serta mengawasi kinerja para pejabat daerah.
"Ini sekarang ini rakyatmu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget," ucap Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden turut meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kepala daerah.
Ia menegaskan agar para gubernur dan bupati tidak terlalu lama meninggalkan wilayah tugasnya dan tetap fokus melayani masyarakat di daerah masing-masing.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
