WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S. Sos., M.M. melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Provinsi Jawa Tengah.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan penanganan bencana berjalan optimal serta kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi.
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Relokasi dan Dana Tunggu Hunian bagi Korban Bencana Tegal
Setelah sehari sebelumnya berdialog dengan para penyintas bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, kali ini Kepala BNPB melakukan peninjauan langsung ke Desa Tinanding, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Grobogan, Jumat (20/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia berdialog dengan pemerintah daerah setempat sekaligus meninjau perkembangan perbaikan tanggul jebol yang menjadi penyebab banjir beberapa hari lalu.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S. Sos., M.M. (kemeja hijau dan rompi hijau) saat berdialog dengan pemerintah daerah setempat di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat (20/2/2026).
Baca Juga:
Hujan Lebat dan Aktivitas Gunung Api Meningkat, BNPB Minta Daerah Perkuat Kesiapsiagaan
Bencana banjir terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan yang menyebabkan debit air Sungai Tuntang meluap.
Air sungai melimpas ke area permukiman dan lahan pertanian warga pada Senin (16/2/2026), sehingga mengakibatkan puluhan desa terdampak genangan.
Berdasarkan laporan terbaru, kondisi banjir kini berangsur surut. Tanggul yang jebol sedang dalam proses perbaikan oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, serta relawan kebencanaan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S. Sos., M.M. (kemeja hijau dan rompi hijau) saat meninjau progres perbaikan tanggul di Desa Tinanding, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat (20/2/2026).
Dalam keterangannya, Suharyanto menyampaikan bahwa pada puncak kejadian, sedikitnya 50 desa terdampak banjir.
Namun, hingga Jumat (20/2/2026), jumlah wilayah yang masih tergenang terus berkurang.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S. Sos., M.M. (kemeja hijau dan rompi hijau) saat meninjau progres perbaikan tanggul di Desa Tinanding, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat (20/2/2026).
“Per hari ini (Jumat), tersisa empat desa masih tergenang, tidak ada yang mengungsi tapi pemerintah daerah dan BNPB sudah mendorong logistik permakanan bagi warga terdampak,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan bahwa secara umum situasi sudah dalam kendali.
“Secara umum penanganan banjir di Kabupaten Grobogan relatif terkendali,” imbuhnya.
Perbaikan tanggul terus dipercepat oleh dinas terkait mengingat dampak kerusakan yang cukup signifikan, termasuk terputusnya akses di ruas Jalan Raya Semarang–Godong yang menjadi jalur vital penghubung aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.
Sejumlah alat berat diterjunkan untuk mempercepat perbaikan tanggul di Desa Tinanding, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat (20/2/2026).
Sebagai bentuk dukungan percepatan penanganan darurat, BNPB menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya paket sembako, pompa alkon untuk penyedotan air, perlengkapan kebersihan, selimut, serta matras bagi warga terdampak.
Lebih lanjut, Kepala BNPB membuka ruang bagi pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Grobogan, untuk mengajukan tambahan kebutuhan apabila diperlukan.
“Perbaikan jalan rusak dan kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi pemda, dapat diusulkan melalui BNPB,” tutup Suharyanto.
Sejumlah alat berat diterjunkan untuk mempercepat perbaikan tanggul di Desa Tinanding, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat (20/2/2026).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden yang menegaskan bahwa pemerintah pusat akan hadir dalam setiap penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah memastikan tidak ada masyarakat terdampak yang diabaikan, serta seluruh daerah memiliki hak yang sama dalam memperoleh dukungan dan bantuan penanganan bencana.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
