WahanaNews.co, Jakarta - Menjadi syarat wajib dalam proses pengurusan SIM, kepemilikan BPJS Kesehatan akan menjadi suatu keharusan yang akan diuji coba mulai 1 Juli 2024.
Rencananya, uji coba ini akan berlangsung hingga 30 September 2024 di tujuh wilayah kepolisian daerah di Indonesia.
Baca Juga:
MPW Pemuda Pancasila Riau-BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi Jaminan Sosial Pekerja Informal
Wilayah-wilayah Polda yang terlibat dalam uji coba ini mencakup Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur.
Persyaratan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi pasal 9, yang mengamanatkan kewajiban untuk memasukkan BPJS Kesehatan atau menjadi peserta aktif JKN dalam proses pengurusan SIM.
Kebijakan ini diperkenalkan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia memiliki perlindungan kesehatan yang sama, tanpa terkecuali.
Baca Juga:
Dinas Kesehatan Yogyakarta: Perilaku Heteroseksual Masih Risiko Utama Penyebaran HIV/AIDS
Melalui kebijakan ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya menjadi peserta JKN semakin meningkat di masyarakat.
Menurut Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun, kebijakan ini tidak hanya untuk melindungi masyarakat saat sakit, tetapi juga untuk memastikan kelancaran pelayanan publik, termasuk dalam pengurusan dan perpanjangan SIM.
Meskipun demikian, dalam tahap uji coba ini, proses pengurusan SIM akan tetap dilakukan seperti biasa, bahkan jika persyaratan kepemilikan BPJS belum terpenuhi.
Kasi Binyan Subdit SIM DIT-Regident Korlantas Polri AKBP Faisal Andri Pratomo menegaskan bahwa tahap uji coba ini tidak akan memberatkan masyarakat yang belum aktif sebagai peserta JKN.
Artinya, masyarakat yang memiliki tunggakan dan sudah terdaftar akan mencicil, tetap akan dilayani dalam pengurusan SIM meskipun mereka belum sepenuhnya melunasi atau bahkan baru mendaftarkan program cicilan.
"Yang penting sekarang tidak perlu nyicil dulu, yang penting sudah terdaftar nyicil. Menunjukkan bukti bahwa dia sudah terdaftar program cicilan," tutur Faisal dikutip detikHealth.
"Jadi belum bayar pun itu sudah bisa (urus SIM) untuk mewakili bahwa, oh ya dia sudah ada niat baik untuk mengikuti JKN aktif. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," lanjutnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
