Kondisi tersebut berdampak pada program latihan atlet yang harus menyesuaikan kembali ketika pelatnas dimulai setelah proses pencairan anggaran selesai.
Akibatnya, upaya peningkatan performa atlet menuju puncak prestasi menjadi kurang optimal.
Baca Juga:
Mantan Kepala BPBD Dairi Meninggal Dunia
"Dengan adanya pelatnas yang tanpa terputus, pelatih akan dengan mudah melakukan program agar para atlet mencapai performa puncaknya. Ketika pelatnas terputus, maka pelatih akan kesulitan menentukan program para atlet untuk kembali ke performa terbaik," ujar Rima.
Lebih lanjut, NPC Indonesia berharap kebijakan tersebut dapat segera diperkuat melalui regulasi resmi berupa Peraturan Presiden (Perpres).
Kehadiran aturan baru itu diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembinaan atlet secara berkesinambungan, sekaligus melengkapi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
Baca Juga:
NPC Indonesia Apresiasi Kapolri Cup 2026, Jadi Sejarah Baru bagi Atlet Bulu Tangkis Disabilitas
"Kita berharap ada lagi nanti Perpres yang mengatur mengenai tata kelola anggaran, sehingga pembinaan melalui pelatnas jangka panjang tidak terputus sama sekali. Jadi bisa saling melengkapi antara Perpres DBON dengan Perpres anggaran multiyears, agar nantinya target ambisius dari DBON mencapai lima besar Olimpiade dan Paralimpiade jadi tidak mustahil lagi," katanya.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari kalangan pelatih.
Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, menilai skema anggaran multiyears akan memberikan kepastian dalam penyusunan program latihan atlet.
