WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kesiapan untuk membantu pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan aset dan infrastruktur olahraga, terutama melalui skema kolaborasi dengan sektor swasta agar pemanfaatannya semakin optimal dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, yang hadir mewakili Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam forum utama Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 bertema “Collaborative Development for a Sustainable Sports Ecosystem”, Sabtu (6/12) sore.
Baca Juga:
Soal Ancaman Purbaya Bekukan Bea Cukai, Komisi XI DPR Bilang Ini
Pada sesi diskusi panel yang dipandu Elvira Khairunnisa, Askolani memaparkan bahwa masih banyak aset olahraga di daerah yang belum dikelola secara maksimal, baik dari sisi pembiayaan, pemeliharaan, maupun pemanfaatan.
Ia menilai perlunya pendekatan yang lebih modern dan kolaboratif untuk meningkatkan nilai ekonomi dari fasilitas tersebut.
“Ada tiga stakeholder yang harus kolaborasi. Satu adalah pusat, kedua yaitu pemda, ketiga pihak swasta,” sebut Dirjen mengawali pemaparannya.
Baca Juga:
Usulan Kenaikan Gaji PNS Masuk Meja Kemenkeu, Ini Respons Purbaya
Askolani mencontohkan pembangunan 22 stadion oleh Pemerintah Pusat melalui skema tahun jamak yang ditargetkan rampung pada 2025.
Setelah pembangunan selesai, muncul kebutuhan untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan, mulai dari pemeliharaan hingga pemanfaatan untuk berbagai kegiatan masyarakat.
“Kita bisa melihat stadion-stadion yang sudah jadi, bagaimana kemudian kolaborasi antara pusat, pemda dan swasta menjadi hal sangat penting. Kami di Kemenkeu siap untuk menilai aset itu kalau kemudian mau kita kerja samakan dengan swasta,” ujar Dirjen.
Ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar pemda adalah biaya pemeliharaan yang tinggi.
Karena itu, Kemenkeu menilai kerja sama dengan pihak swasta menjadi solusi realistis untuk menghidupkan stadion dan fasilitas olahraga lainnya melalui penyelenggaraan berbagai program dan acara.
“Kami yakin dari aset-aset stadion itu banyak sekali event yang bisa dibuat. Bisa untuk kesenian, bisa untuk aktivitas masyarakat,” sebut Dirjen.
Menurut Askolani, sektor swasta memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola nilai ekonomi suatu aset, sehingga kolaborasi dengan pemda akan lebih efektif jika dilaksanakan secara transparan dan terukur.
“Nilai aset kita hitung dibantu oleh Kemenkeu. Lalu kita lihat apa yang bisa dilakukan pemda, kemudian dengan swasta kerja samanya seperti apa dan berapa lama,” terang Dirjen Askolani.
Ia juga menyoroti beberapa contoh kolaborasi pengelolaan infrastruktur olahraga yang telah berjalan baik, seperti Gelora Bung Karno (GBK) dan Sirkuit Mandalika.
Untuk Mandalika, ia menyebut kawasan tersebut mendapat fasilitas bebas perpajakan sebagai bagian dari insentif yang diberikan pemerintah.
“Tentunya banyak yang kami yakin kita bisa bantu. Dalam sisi pendanaan pusat, kita bisa bantu dalam hal asetnya, appraisalnya, dan kita bisa bantu dalam bentuk insentif fiskalnya. Ini yang menurut kami bisa dimanfaatkan oleh pemda, kemudian bisa kerja sama dengan swasta yang melihat itu,” jelas Dirjen Askolani.
Ia optimistis, jika pola kolaborasi seperti ini diperluas ke banyak daerah, dampak positifnya bisa sangat besar.
Mulai dari peningkatan aktivitas ekonomi, berkembangnya industri pariwisata dan bisnis, hingga mendorong gaya hidup sehat dan produktivitas generasi muda.
“Kalau masif kita lakukan pada seluruh daerah di Indonesia, kami yakin bisa jadi potensi pertumbuhan ekonomi kita. Terbukti di level dunia, kontribusi dari olahraga cukup besar dan nilainya sangat masif,” kata Dirjen Askolani.
Karena itu, Kemenkeu menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ISS 2025 oleh Kemenpora.
Ia berharap forum tersebut melahirkan langkah konkret dan dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait.
“Apalagi Pak Menpora punya pengalaman menghubungkan antara pemerintah dengan swasta. Misalnya GBK yang sudah bisa menghasilkan profit, itu bisa dicontoh di tempat-tempat lain di Indonesia,” pungkas Dirjen.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]