WahanaNews.co I Keputusan pembatalan penerimaan calon PPPK
2021 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendapat kritikan dari Perhimpunan
Pendidikan dan Guru (P2G) Sumut.
Baca Juga:
Walau Aku Punya Banyak Sahabat,Ibu nomor satu teman sejatiku "Selamat Hari Ibu"
Organisasi guru tersebut menilai Pemprov Sumut sudah
menghancurkan harapan para guru honorer untuk meningkatkan statusnya menjadi
aparatur sipil negara (ASN).
"Pembatalan ini tidak adil bagi guru. Banyak guru
honorer yang mengajar di SMA/SMK sudah menunggu-nunggu kesempatan mendaftar
PPPK 2021," kata Ketua P2G Sumut, Jatmiko, Sabtu (10/07/2021).
Baca Juga:
Proyek Tol Megah di Sumut, Siantar-Parapat Dijuluki 'Jalan Menuju Surga Danau Toba'
Jatmiko membeberkan, guru yang berada di bawah naungan Pemprov Sumut seperti
terdiskriminasi. Pasalnya, pada penerimaan CPNS 2019 lalu, Sumut juga tidak
membuka formasi.
Menurut Jatmiko, pada 2019 Pemprov Sumut menjanjikan akan
membuka seleksi PPPK 2021 untuk guru honorer.
"Kok begini ya bagaimana nasib guru honorer di bawah
naungan provinsi? Setelah ditunggu dua tahun, ternyata dibatalkan juga,"
ujarnya.
Dia membeberkan, banyak SMA/SMK di Sumut membutuhkan guru
ASN karena tidak sedikit guru PNS mulai masuk masa pensiun.
Sementara untuk merekrut guru honorer baru juga menjadi
kendala bagi sekolah. Sekolah, lanjutnya, tidak punya anggaran. Kondisi ini
diperparah dengan pandemi COVID-19. Sumbangan pendidikan yang sukarela dari
orang tua siswa jadi tersendat.
"Makanya pihak sekolah belum berani menerima guru
bantu," ujarnya.
Jatmiko juga menyayangkan sikap dari Pemprov Sumut yang
terkesan menganggap persoalan ini sangat gampang solusinya.
Para guru honorer malah disarankan mencoba mendaftar di
instansi/lembaga lainnya.
"Ini terkesan menyepelekan masalah. Seolah mudah untuk
mencoba di instansi lainnya. Padahal kami sudah terdata di sekolah tempat kami
mengajar," kritiknya.
Belum lagi kata Jatmiko, persyaratan sebagian guru SMA/SMK
yang tidak memenuhi kalau mencoba mendaftar di formasi guru SMP sederajat.
Contohnya guru jurusan Antropologi, Sejarah, Geografi,
Ekonomi, Biologi, Kimia, dan Fisika. Di SMP ada materi itu tetapi yang diminta
lulusan dari jurusan Pendidikan IPS ataupun Pendidikan IPA.
Jatmiko yang juga guru sejarah ini menegaskan, pembatalan
rekrutmen PPPK 2021 di Provinsi Sumut membuat para guru honorer putus asa
terkait nasib mereka. Pengabdian mereka belasan hingga puluhanh tahun
disepelekan dan dipandang sebelah mata.
"Pemerintah berjanji di tahun 2022 akan dianggarkan
tetapi kami para guru tidak yakin. Kayaknya seperti angin surga saja,"
tandasnya.
Dia membandingkan dengan provinsi lainnya yang membuka
formasi PPPK 2021. Di Sumut malah membatalkan rekrutmennya saat proses
pendaftaran tengah berjalan.
"Ini namanya prank yang benar-benar
menyakiti hati seluruh guru honorer," pungkasnya. (tum)
