WahanaNews.co | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
menegaskan, asesmen nasional
pengganti Ujian Nasional (UN) bakal digelar
Maret-April dan Agustus 2021. Pelaksanaannya akan berbeda waktu untuk tingkat
SD, SMP, dan SMA.
"Kami
rencanakan
SMP, SMA dan Paket A, B, C sebelum puasa, Maret-April [2021]," kata Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud,Totok
Suprayitno,dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Jakarta, Senin (16/11/2020).
Baca Juga:
Mantan Kepala BIN Indonesia Tegaskan Pramuka Tetap jadi Ekstrakurikuler Wajib
"Sedangkan
untuk SD kami rencanakan
bulan Agustus 2021," lanjutnya.
Totok
menerangkan,
untuk SMP, SMA, dan SMK itu laporan hasil asesmen nasional pengganti UN ini
akan disampaikan kepada sekolah dan pemerintah daerah pada Juli. Sedangkan
untuk SD, hasilnya dilaporkan Oktober mendatang.
Totok
menerangkan pelaksanaan asesmen nasonal itu bakal secara bergantian
antarsekolah. Hal tersebut, kata dia, guna memastikan semua sekolah
terakomodasi untuk melakukan asesmen nasional pengganti UN.
Baca Juga:
Soal Kelebihan Tunjangan Guru Rp23 T Era Anies Mendikbud, Kemenkeu Angkat Suara
Asesmen
nasional ini, kata dia, akan dilakukan di semua sekolah untuk masing-masing
beberapa dari kelas V, VIII, dan XI.
Untuk
memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, Totok menyatakan strategi yang
dilakukan akan serupa dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Bagi
sekolah yang tak punya komputer, kata dia, akan menumpang di tempat pendidikan
lain.
Selama
menunggu proses pelaksanaan asesmen nasional itu, Totok mengatakan pihaknya
akan membagikan 7.552 paket infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) ke 2.330 SD dan 5.222 SMP.
Juga
ada 11.296 paket infrastruktur TIK yang bakal diberikan ke 11.296 satuan
pendidikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Setiap
sekolah akan menerima 15 laptop, satu konektor, satuwireless
router, dan satu proyektor. Paket ini, katanya, bisa digunakan di
luar pelaksanaan asesmen nasional.
Dalam
kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem Makarim kembali menekankan siswa tidak
perlu melakukan bimbingan belajar (bimbel) untuk mengikuti asesmen nasional.
"Waktu
saya dengar banyak keluar bimbel-bimbel AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), saya
rasa saya harus segera klarifikasi," ujar Nadiem.
"Untuk
orang tua mohon disampaikan, tidak ada keperluan apapun untuk melakukan
persiapan untuk murid-muridnya melakukan AKM. Seperti dibilang tadi, nggak
semua angkatan akan ambil AKM. Cuma sebagian," imbuhnya.
Ia
menegaskan bahan yang akan diujikan dalam AKM yang merupakan bagian dari
asesmen nasional itu tidak bisa dipelajari melalui bimbingan belajar. Pasalnya,
asesmen ini hanya akan menguji nalar siswa.
Untuk
sekolah, pihaknya meminta agar mereka mempersiapkan logistik guna pelaksanaan
asesmen nasional pengganti UN. Khususnya, bagi sekolah yang memiliki
infrastruktur sehingga dapat membantu sekolah lain.
Sebelumnya,
Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono mengusulkan AN
diundur Oktober 2021 untuk SMP, SMA. Sementara untuk SD diusulkan untuk
dimundur ke 2022.
Ia
menilai target waktu pelaksanaan asesmen pengganti Ujian Nasional terburu-buru,
terlebih berkaca pada kendala yang tengah dihadapi dunia pendidikan belakangan
ini.
"Saya
berikan argumentasi dan rasionalitasnya. Jangan sampai membuat kebijakan
sementara tahu hambatan tak mungkin diatasi dalam waktu tiga bulan. Nanti
justru membuat ramai di masyarakat," katanya kepada wartawan, melalui pesan singkat pada Jumat (13/11/2020).
Agus
menekankan selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) saja, masih ada 46 ribu satuan
pendidikan yang tak punya akses listrik dan internet. Sedangkan AN rencananya
dilakukan berbasis komputer.
Asesmen
nasional sendiri bakal digelar dua hari dengan tiga jenis pengujian, yakni
Asesmen Kompetensi Minimum berupa tes literasi dan numerasi, Survei Karakter,
dan Survei Lingkungan Belajar.
Konsep
pengujian asesmen nasional pengganti UN ini menggunakan metoderandom
sampling. Jumlah pesertanya 45 siswa per sekolah di pendidikan
menengah dan 35 siswa di pendidikan dasar. [dhn]
