WahanaNews.co | Partai Demokrat membuka pintu bagi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk minta maaf atas aksi kudeta kursi Ketua Umum dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kesempatan ini bukan yang pertama kalinya.
Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (3/10/2021), menyebut Moledoko punya dua pilihan dalam upaya kudute yang terus dilakukaannya.
Baca Juga:
BREAKING NEWS: Donald Trump Menangkan Pilpres AS 2024
Pilihan pertama, kata Herzaky, yakni Moeldoko dapat menghentikan ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat. Moeldoko juga harus mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh kader Demokrat.
"Kami yakin masih ada ruang perbaikan bagi siapa pun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah," kata Herzaky.
Kemudian untuk pilihan kedua, kata dia, jika Moeldoko masih ngotot untuk melanjutkan ambisinya, maka dia bersiap untuk kehilangan bukan saja uangnya, namun juga nama baik dan kehormatannya.
Baca Juga:
JOGI-MA Terima Surat Dukungan Ikatan Pemuda Karya di Pilkada Dairi 2024
"Bukan saja kehormatan pribadi, tetapi juga kehormatan keluarganya," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Herzaky juga menuturkan, saat ini kubu Moeldoko sudah tercerai-berai. Mengingat Max Sopacua dan Cornel Simbolon kini telah mundur.
Bahkan Muhammad Nazaruddin, yang disebut sebagai salah satu penyandang dana atau investor, juga memutuskan keluar dari koalisi tersebut.
"Posisi Nazarudin digantikan oleh Muhamad Azhari, mantan kader yang sudah menjadi anggota partai lain," kata dia.
Dia menambahkan, kini keuangan tim Moeldoko juga sudah tersendat karena upaya pengambilalihan partai terus berjalan, jalan terus, tapi hasil tidak kunjung tiba.
Bahkan, kata Herzaky, kini KSP Moeldoko sudah tidak memercayai tim Marzuki Alie dan menggunakan orang terdekatnya di KSP berinisial ES.
Herzaky kemudian mengingatkan kepada Moeldoko untuk dapat menempuh cara-cara yang demokratis dan beradab jika ingin menjadi orang nomor satu di Indonesia.
"Jika memang ada ambisi untuk menjadi presiden, maka dirikanlah partai sendiri," ujarnya. [dhn]
