WahanaNews.co | Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP
Partai Demokrat, Ossy Dermawan, bahwa Max Sopacua bukanlah salah
satu deklarator partai yang sekarang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini, dibantah langsung oleh politikus asal Saparua, Maluku, tersebut.
Ossy Dermawan mengeluarkan pernyataan
tersebut menyikapi bergabungnya Max ke Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas).
Baca Juga:
Kasus Suap Hasbi Hasan, KPK Periksa Petinggi Demokrat
Di depan petinggi Partai Emas, Max
menegaskan bahwa dirinya merupakan deklarator Partai Demokrat.
Menurut Max, Ossy kurang memahami
sejarah Demokrat. Karena Ossy terbilang orang baru di partai berlambang bintang
mercy tersebut.
"Mas Ossy adalah orang yang baru
bertugas sebagai Sespri (Sekretaris Pribadi) Pak SBY setelah selesai mengabdi
sebagai Presiden. Makanya Mas Ossy sebaiknya pelajari sejarah Partai
Demokrat secara utuh," kata Max, dikutip pada Senin (14/12/2020).
Baca Juga:
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Bakal Ikuti Pelantikan Hari Ini
"Di tahun 2002 itu, Mas Ossy ada di mana? Menyebut tempat dan waktu deklarasi saja
salah," sambungnya.
Ossy memang sempat menyatakan, dari 99
nama deklarator Partai Demokrat pada 9 September 2001, tak ada nama Max
Sopacua.
Deklarasi Partai Demokrat, kata Ossy,
dilakukan di Gedung Graha Pratama Lantai 11, Jakarta Selatan, di depan notaris
Aswendi Kamuli.
Nah, menurut Max, tak ada deklarasi di
Gedung Graha Pratama Lantai 11. Karena, tempat itu merupakan kantor almarhum
Ventje Rumangkang.
"Yang disebut deklarasi oleh Mas
Ossy itu adalah penandatanganan akta pendirian Partai Demokrat di depan notaris
Aswendi Kamuli, dan itu bukan tanggal 9 September tapi tanggal 10. Mengapa
akhirnya menjadi tanggal 9 September? Itu usulan almarhum Ventje Rumangkang, agar menyamakan dengan ulang tahun Pak SBY," ungkap Max.
Max mengaku memang tak ikut
serta dalam penandatanganan akta pendirian oleh 15 orang dan sisanya diwakilkan
oleh Ventje tersebut.
Sebab, waktu itu, Max masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(PAN) saat itu, Faisal Tamin, telah mengingatkan agar seluruh PNS tak
berpolitik.
"Namun yang penting adalah
deklarasi, dan saya di OC (Organizing
Committee). Deklarasi Partai Demokrat itu tanggal 17 Oktober 2002 di
Jakarta Hilton Convention Centre, dilanjutkan dengan rakernas di Hotel
Indonesia," beber Max.
Menurut Max, ketika deklarasi dan
rakernas Demokrat, SBY tidak hadir. Sebab masih menjabat Menko Polhukam dalam
kabinet yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Mas Ossy bisa tanya Ketum pertama, Prof Budhisantoso, atau yang lain, di antaranya saudara Steven
Rumangkang, putra almarhum Ventje Rumangkang, yang
duduk di pengurus Partai Demokrat. Sehingga, Mas Ossy
tidak memberikan pernyataan yang keliru kepada pers," tutup Max. [qnt]
