WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Kompol Sirajuddin, resmi dicopot dari jabatannya setelah diduga berselingkuh dengan anggota DPRD Maluku Utara berinisial AYM alias Agriati.
Polda Maluku Utara mengambil keputusan ini menyusul viralnya unggahan putri Kompol Sirajuddin, Diny Apriliani Eka Putri, yang membongkar dugaan perselingkuhan tersebut di media sosial.
Baca Juga:
Selidiki Kecelakaan Speedboat Maut Cagub Malut, 9 Orang Saksi Diperiksa
"Pencopotan ini merupakan langkah tegas yang diambil setelah mencuatnya informasi di media sosial," ujar Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono, di Ternate, Senin (3/2/2025).
Ia juga mengonfirmasi bahwa posisi Wakapolres kini diisi oleh Kompol Sinar Syamsu dari Itwasda Polda Maluku Utara. "Kompol Sirajuddin telah resmi dicopot dan posisinya digantikan oleh Kompol Sinar Syamsu," tambahnya.
Keputusan ini juga dipicu oleh aksi demonstrasi Aliansi Front Solidaritas Anti Kekerasan di depan Mapolda Maluku Utara, yang mendesak Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko untuk segera mencopot Kompol Sirajuddin atas dugaan skandal yang mencoreng institusi kepolisian.
Baca Juga:
Rumah Keluarga Eks Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Digeldah KPK
Kasus ini mencuat ke publik setelah Diny mengunggah rekaman percakapan ayahnya dengan AYM di media sosial, disertai surat terbuka kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk menindak kadernya yang diduga terlibat dalam skandal ini. Namun, AYM justru melaporkan Diny atas dugaan pencemaran nama baik.
Koordinator aksi, Rian, menanggapi laporan tersebut dan menegaskan bahwa tuduhan pencemaran nama baik harus diuji berdasarkan fakta.
Ia menyoroti bahwa pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak boleh digunakan sebagai alat membungkam kebenaran.
"Jika informasi yang disampaikan Diny adalah fakta dan dapat dibuktikan, maka itu bukan pencemaran nama baik. Jangan sampai kebenaran dikaburkan oleh laporan sepihak," ujar Rian.
Akibat kasus ini, Diny mengalami tekanan mental berat hingga harus menjalani perawatan psikiatri secara rutin, sementara ibunya mendapat ancaman dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Rian menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar isu moral pribadi, melainkan juga mencerminkan ketidakadilan dalam sistem hukum dan sosial.
"Bagaimana mungkin seorang pejabat kepolisian yang seharusnya menjadi teladan justru diduga terlibat dalam skandal yang merusak kehidupan orang lain?" tanyanya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan integritas AYM sebagai anggota Komisi II DPRD Maluku Utara, yang seharusnya memiliki komitmen terhadap program pembangunan dan pemerataan hak bagi perempuan dan anak.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
