WahanaNews.co, Jakarta - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dipimpin oleh Retno Sulistiyaningrum dengan sengaja memecah anggaran paket pemeliharaan berkala rumah susun 2 (Tipar Cakung) dan pemeliharaan berkala rumah susun 6 (Nagrak).
Kuat dugaan memecah anggaran proyek sengaja dilakukan karena memilki modus dan tujuan tertentu dan untuk memuluskan agar pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut bisa diarahkan kepada perusahaan tertentu.
Baca Juga:
Wagub Rano Karno Ingin Bangun Pusat Oleh-oleh Khas Betawi, Begini Katanya
Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyedia Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov DKI Jakarta 2023 diketahui, total pagu pemeliharaan berkala rumah susun 2 (Tipar Cakung) Rp 18 miliar dan total pagu pemeliharaan berkala rumah susun 6 (Nagrak) Rp 23,9 miliar.
Pantauan dilapangan, pemeliharaan berkala rumah susun 2 (Tipar Cakung) dilaksanakan PT. Ambalat Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp 8.018.675.800 sementara PT. Nilita Sari Jaya Rp 9.854.544.500.
Foto. Dok (WahanaNews)
Baca Juga:
Selama Ramadan, Pemprov DKI Siap Hadirkan Gerakan Pangan Murah
Selain itu, pecah memecah anggaran juga tidak luput dari pemeliharaan berkala rumah susun 6 (Nagrak). Sama halnya dengan pemeliharaan berkala rumah susun 2 (Tipar Cakung). Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala rumah susun 6 (Nagrak) juga dilaksanakan PT. Ambalat Jaya Abadi dan PT. Nikita Sari Jaya.
Hasil pencarian detail data badan usaha pada situs lpjk.pu.go.id diketahui baik PT. Ambalat Jaya Abadi maupun PT. Nikita Jaya Abadi memiliki kualifikasi usaha kecil, bahkan PT. Ambalat Jaya Abadi tidak memilki KBLI 41011 Konstruksi Gedung Hunian, Subklasifikasi BG001.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pernah mengungkapkan, pecah belah proyek sengaja dilakukan karena memiliki modus dan tujuan tertentu. "Dari pengalaman kami motifnya untuk korupsi," ujar Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi beberapa waktu lalu.
Selain rawan korupi, pemecahan proyek juga membuat pengadaan barang dan jasa menjadi tidak efisien. Sebab kata dia, setiap paket proyek ada komponen biaya honor untuk beberapa orang yang terlibat di dalamnya.
Memecah belah anggaran tersebut diduga untuk menghindari amanat Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemaketan pengadaan jasa konstruksi yang diantaranya menyatakan, nilai pagu anggaran di atas Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah.
Selain itu, Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik juga menyatakan, apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp 15 miliar maka PPK/PP memilih penyedia dengan kualifikasi usaha kecil atau koperasi untuk barang/jasa yg dibutuhkan yg tersedia pada katalog elektronik.
Di tempat terpisah, sejumlah elemen masyarakat mendesak agar menimbulkan efek jera, sudah selayaknya pejabat yang dengan sengaja memecah suatu paket Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki sifat dan ruang lingkup pekerjaan yang sama menjadi beberapa paket maksud untuk tujuan tertentu dikenakan sanksi pemecatan dan pidana.
Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, Jumat (25/08) tidak bersedia menjawab.
[Redaktur: JP Sianturi]
