WAHANANEWS.CO, Jakarta - Nilai ekonomi karbon biru yang tersimpan di ekosistem pesisir Indonesia disebut mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat dan berpotensi menjadi sumber bisnis baru di masa depan.
Karbon biru merupakan karbon yang ditangkap dan disimpan oleh lautan serta ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut yang mampu menahan emisi karbon dalam jangka waktu sangat panjang.
Baca Juga:
Suhu Bisa 100 Persen di Atas Normal, Asia Tenggara Bersiap Hadapi Panas Ekstrem
Besarnya potensi tersebut terlihat dari upaya konservasi dan restorasi mangrove di Indonesia yang mampu menyerap sekitar satu juta ton karbon dioksida (CO2) ekuivalen setiap tahun.
Jika dihitung dengan harga karbon yang berkisar antara lima hingga 20 dolar AS atau sekitar Rp84.000 hingga Rp338.000 per ton, maka nilai ekonominya dapat mencapai satu hingga dua miliar dolar AS atau setara Rp16 triliun sampai Rp33 triliun per tahun.
"Nah, kira-kira ini menjadi sebuah potensi yang bisa kita optimalkan ya, bisa kita manfaatkan untuk ke depan menjadi sumber ya bisnis baru, saya harapkan demikian," kata Kepala Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asep Hidayat dalam webinar Beyond Basic Science pada wartawan, dikutip Minggu (15/3/2026).
Baca Juga:
Hiu Raksasa Terekam di Laut Antarktika, Ilmuwan Patahkan Mitos Lama
Potensi tersebut didukung oleh kondisi ekosistem pesisir Indonesia yang sangat luas dan kaya, terutama mangrove dan padang lamun yang dikenal sebagai penyimpan karbon alami yang efektif.
Indonesia tercatat sebagai negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 20 persen dari total mangrove global.
Selain itu, Indonesia juga memiliki padang lamun terbesar di kawasan Indo-Pasifik dengan luas sekitar 600.000 hektar.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wilayah pesisir Indonesia menjadi salah satu pusat cadangan karbon pesisir dunia dengan kontribusi sekitar 17 persen dari total cadangan karbon biru global.
Dari sisi kapasitas penyimpanan karbon, mangrove mampu menyimpan sekitar 800 hingga 1.200 ton CO2 per hektar, sedangkan padang lamun memiliki kapasitas sekitar 100 hingga 600 ton CO2 per hektar.
Potensi ekologis tersebut dinilai memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, terutama jika dikelola melalui mekanisme perdagangan karbon global secara optimal.
Namun demikian, realisasi potensi karbon biru tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang masih harus diatasi.
"Ini yang saya kira nanti perlu menjadi kajian-kajian riset, termasuk penambahan nilai karbon itulah yang sesungguhnya akan diperdagangkan, sementara stoknya itu kan menjadi baseline. Ini nanti harus kita kaji lebih dalam terkait dengan tantangan-tantangan metodologis terkait dengan pengukuran karbon di Indonesia," jelas Asep.
Salah satu tantangan utama adalah aspek metodologis atau metode pengukuran karbon yang masih kompleks, termasuk penghitungan stok karbon, dinamika ekosistem, serta perubahan sedimen di wilayah pesisir.
Selain itu, tantangan lain muncul dari konsep ketertambahan atau additionality serta potensi kebocoran karbon atau leakage dalam mekanisme perdagangan karbon.
Persoalan tata kelola juga menjadi perhatian penting, termasuk kepastian hak pengelolaan wilayah pesisir, integrasi kebijakan lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekosistem.
Biaya Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang relatif tinggi dalam proyek kredit karbon berbasis ekosistem juga menjadi hambatan dalam implementasinya.
"Ini juga nanti harus menjadi bagian penting saya kira bagaimana kita melakukan langkah-langkah ini ke depan," ucap Asep.
Selain tantangan teknis dan tata kelola, fluktuasi harga karbon di pasar global juga dinilai masih menjadi persoalan bagi pengembangan proyek karbon biru.
Harga karbon yang relatif rendah belum selalu memberikan insentif ekonomi yang kuat bagi pengembangan proyek berbasis ekosistem pesisir.
"Apakah harga karbon yang saat ini, terutama blue carbon (karbon biru) yang saat ini sudah ada atau sudah terjadi transaksi, itu adalah cukup layak dan ekonomis untuk mendukung pengelolaan ekosistem pesisir berbasis bisnis karbon? Ini saya kira pertanyaan yang sangat signifikan karena harapan kita karbon ke depan ini menjadi sumber pendapatan negara yang lain, yang sangat potensial," ujar Asep.
Di pasar karbon sukarela atau Voluntary Carbon Market (VCM), harga karbon saat ini masih sangat bervariasi tergantung proyek dan standar sertifikasi yang digunakan.
"Ya, ini tergantung dari proyek dan standar sertifikasi yang digunakan," tutur Asep.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
