WAHANANEWS.CO, Denpasar - Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan penyusupan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertindak di luar batas, ribuan pecalang dari berbagai desa adat di Bali menyuarakan penolakan yang tegas.
Deklarasi ini bukan hanya bentuk respons terhadap dinamika sosial yang terjadi belakangan, tapi juga penegasan kembali bahwa keamanan dan ketertiban di Bali harus berpijak pada adat dan kearifan lokal.
Baca Juga:
Pemadaman Listrik Bali Gegerkan Warga, PLN Selesaikan dalam Semalam
Sekitar 13.000 lebih pecalang dari 1.500 desa adat se-Provinsi Bali secara resmi menggelar deklarasi penolakan terhadap preman berkedok ormas dalam acara yang dipusatkan di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (17/5/2025).
Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, menjelaskan bahwa deklarasi ini bermula dari keresahan para pecalang terhadap maraknya ormas dari luar Bali yang beroperasi secara tidak etis dan meresahkan.
Bahkan, beberapa pecalang secara pribadi sudah menyuarakan penolakan melalui video di media sosial.
Baca Juga:
Paus Fransiskus Wafat, Katedral Denpasar Siapkan Misa Khusus Sabtu Ini
“Akhir-akhir ini kan ada penolakan preman berkedok ormas, mereka (pecalang) kan sporadis, pribadi-pribadi memvideokan penolakan, jadi atas inisiatif Pasikian Pecalang Bali, mereka menyatukan sikap,” ujarnya.
Ida Penglingsir menekankan bahwa Bali tidak memerlukan ormas luar yang mengaku ingin menjaga Bali, karena sejatinya pecalang sudah menjalankan fungsi itu secara turun-temurun.
“Pecalang Bali sejak leluhur sudah menjaga Bali, nindihin gumi Bali, pecalang Bali menolak kriminalisme, premanisme dan sikap anarkis yang dilakukan preman berbaju ormas dan berkedok ormas,” tegasnya.
Dalam deklarasi tersebut, disampaikan tiga poin utama:
Menolak keberadaan ormas yang menyamar sebagai penjaga keamanan, namun justru melakukan premanisme, kekerasan, dan intimidasi yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Mendukung penuh peran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali.
Mendorong penindakan tegas terhadap ormas yang melakukan tindakan anarkis dan kriminalisasi warga.
Penyarikan Utama Pasikian Pecalang Bali, Ngurah Pradnyana, mengungkapkan bahwa deklarasi ini disiapkan dalam waktu sangat singkat, hanya dalam tiga hari, namun direspons dengan antusias tinggi oleh para pecalang.
“Mereka sangat antusias, semangat sekali karena apa yang menjadi aspirasi mereka di bawah, yang disampaikan di media-media sosial kita tampung aspirasinya, kita ajak di sini menyampaikan sikap,” katanya.
Ngurah Pradnyana menambahkan, semangat para pecalang ini tidak hanya untuk menjaga desa adat, tetapi juga untuk memastikan Pulau Dewata tetap aman dan nyaman bagi siapa pun yang tinggal maupun berkunjung.
Pasikian Pecalang Bali pun berharap dedikasi para pecalang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Bali, terutama dalam bentuk insentif atau penghargaan kesejahteraan.
Aspirasi tersebut langsung disambut positif oleh MDA Bali yang menyatakan bahwa peran pecalang sangat penting, apalagi mereka juga aktif dalam pengamanan acara nasional dan internasional yang diselenggarakan di Bali.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
