WahanaNews.co | Bupati Situbondo, Drs. Karna Suswandi kembali menyalurkan bantuan pupuk urea non subsidi gratis kepada ribuan petani yang terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (ERDKK).
hal tersebut dilakukan untuk membantu kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk. Anggaran yang dipakai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
Baca Juga:
Pemkab Sumedang Lindungi 6.332 Petani dan Buruh Tembakau dengan BPJS Ketenagakerjaan
Bupati menyatakan, Pemkab Situbondo menyediakan stok pupuk non subsidi sebanyak 665 ton dengan total anggaran sebesar Rp 5,7 miliar. Sejak hari Sabtu lalu mulai didistribusikan secara serentak di masing-masing desa..
“Dari hari Sabtu kemarin, saya bersama Wakil Bupati Nyai Khoi (sapaan akrab wabup) bapak Sekda dan Kepala Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan menyebar menyalurkan pupuk gratis non subsidi untuk petani,” ujarnya, Minggu (20/11).
Pria yang juga akrab dipanggil Bung Karna itu menyebutkan, program pemberian pupuk gratis menjadi kegiatan prioritas pemerintah yang mulai digencarkan sejak tahun 2021 lalu. Ini dilakukan sebagai bentuk perhatian Pemkab Situbondo kepada petani yang mengalami kesulitan pupuk.
Baca Juga:
Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Rehabilitasi 11 Daerah Irigasi untuk Petani Tembakau
“Harga pupuk non subsidi mencapai Rp 1 juta per kuintal. Sehingga dengan adanya bantuan pupuk gratis semoga dapat meringankan beban hidupnya,“ungkapnya.
Kata dia, keterbatasan persedian Pupuk Urea sebetulnya sebagai akibat ketergantungan petani yang sangat besar. Sehingga, berdampak persediaan menipis. Padahal, pupuk lain seperti phonska dan TSP juga bagus untuk pertanian.
“Pupuk urea itu hanya untuk pertumbuhan daun menjadi hijau karena mengandung nitrogen yang tinggi. Maka perlu penggunaan pupuk berimbang,” cetusnya.
Bung Karna mengatakan, pemerintah menyediakan lima kuintal untuk pupuk berimbang. Rinciannya, Pupuk Urea sebanyak dua kuintal, phonska dua kuintal dan TSP satu kuintal.
“Jika semua petani menggunakan pupuk berimbang, maka pupuk urea tidak akan langka,” ucap pria asal Kecamatan Arjasa itu.
Selain itu, Bung Karna mengaku, akan memfasilitasi petani atau kelompok petani yang memiliki luas lahan 20 hektare untuk dijadikan klaster penggunaan pupuk organik. Bahkan, biaya bibit dan pupuk menjadi tanggungjawab pemerintah.
“Ini saya tawarkan kepada masyarakat untuk melakukan pertanian organik. Dan, kita akan terus mendorong serta berusaha memajukan pertanian di Situbondo,” ucap mantan Kadis Pertanian Bondowoso itu.
Sementara itu, Bung Karna mengatakan, pemerintah daerah telah berhasil menciptakan bibit padi unggulan sendiri yang diberi nama bibit Bung Karna (BK) Situbondo. Sudah melalui tahapan uji kelayakan produksi dan tempat. Hanya saja masih menunggu legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Keunggulan BK Situbondo memiliki masa tanam tercepat, yakni 70 hari pasca tanam. Sedangkan bibit padi lain membutuhkan waktu selama 90 hingga 100 hari,” ungkapnya.
Kata dia, petani bisa untung lebih untuk ketika menggunakan bibit BK. Sebab, dalam satu tahun bisa panen sebanyak empat kali. “Bibit BK memiliki potensi bagus untuk petani dan kesejahteraan hidupnya.. Karena bibit adalah masa depan petani yang menguntungkan,” jelasnya. [ast]
