WahanaNews.co | Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman mempertanyakan apakah lelang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sudah dilelangkan. Pasalnya, setiap tahun ritme proyek lelang selalu terlambat.
“Jangan setiap tahun begitu lagi-begitu lagi, setiap tahun pemborongnya itu lagi itu lagi, kualitasnya juga jauh,” ungkap Usep Supratman.
Baca Juga:
Revitalisasi Pasar Anyar: Pemerintah Kota Tangerang Batasi Akses dengan Penutupan Portal
Selain itu, kata dia, masih banyak penyedia jasa yang memiliki catatan kurang baik dan hutang-hutang yang belum diselesaikan. Banyak juga proyek di tahun 2022 tidak terselesaikan dan banyak catatan kurang baik dari sejumlah penyedia jasa.
“Masih banyak uang Pemkab yang belum dikembalikan penyedia jasa di proyek tahun 2022 lalu,” ujarnya.
Dia mengatakan, dalam setiap kegiatan proyek ada yang namanya konsultan pengawas, dimana ada anggaran yang dikeluarkan untuk itu.
Baca Juga:
Tokoh Masyarakat Haji Zeny Nurzaman Gelar Ngubek Kulah di Cihideung Hilir Bogor
Artinya, sambung Usep, konsultan pengawas yang harusnya menyatakan pekerjaan itu selesai, dan menyatakan bagus tidaknya secara kualitas.
“Tapi saya lihat konsultan pengawas ini kerja tidak sesuai harapan kami di dewan juga, pekerjaan tidak bagus malah lolos di pengawasan,” bebernya.
Disamping itu, dia juga melihat SKPD ini kerap membiasakan diri melaksanakan kegiatan pekerjaan di akhir tahun.
