WahanaNews.co | Belakangan ini Bupati Kepulauan Meranti M Adil jadi sorotan lantaran memprotes dana bagi hasil (DBH) minyak saat rapat terkait pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia. Adil bahkan mencecar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.
Rapat koordinasi nasional tersebut digelar di Pekanbaru, Kamis (9/12/2022). Rapat itu dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad dan Gubernur Riau Syamsuar. Selain itu hadir Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkau Lucky Alfirman.
Baca Juga:
Antusiasme Masyarakat Menggala 5 Sambut dan Dukung Afrizal Sintong dan Sepenuhnya.
Rapat awalnya berjalan lancar dengan membahas soal pendapatan daerah dan daerah yang jadi penghasil. Setelah pemaparan, panitia membuka sesi tanya jawab kepada peserta yang hadir.
Bupati Adil saat itu langsung bertanya ke perwakilan pejabat Kemendagri dan Kemenkeu. Salah satunya adalah soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti.
"Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak," kata Adil dikutip dari detikSumut, Minggu (11/12/2022).
Baca Juga:
Sat Narkoba Polres Rohil Amankan Narkoba di Penginapan Anggrek Bagan Sinembah
Berikut fakta-fakta Bupati Meranti protes ke anak buah Sri Mulyani soal DBH minyak:
1. Bupati Meranti Pertanyakan DBH Minyak
Dalam kesempatan rapat koordinasi tersebut, Adil menyampaikan bahwa Kepulauan Meranti mendapatkan 8.000 barel/d minyak. Namun pihak Kemenkeu dinilai tak memberikan kejelasan soal jumlah yang seharusnya diterima oleh Kepulauan Meranti.
Adil mengaku dirinya mulai kesal karena permintaan untuk berdiskusi terkait jumlah DBH justru ditawarkan lewat online atau virtual. Adil mengaku hal itu berbeda saat dia ingin berdiskusi langsung pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Ini untuk Pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline," katanya
Adil mengaku tahun 2022 ini DBH minyak dapat Rp 114 miliar. Namun waktu itu hitungannya 60 dollar/barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya. Di tahun 2023 pembahasan APBD naik usai dapat mengikuti nota pidato Presiden Joko Widodo di mana 1 barel 100 dollar.
Adil pun kesal karena saat rapat bareng Kemenkeu tidak bisa menyampaikan keluhannya. Namun setelah didesak, barulah pihaknya menerima kejelasan bahwa DBH minyak adalah 100 dollar per barel.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," katanya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya..
2. Bupati Meranti Singgung Anak Buah Sri Mulyani: Orang Keuangan Iblis atau Setan
Masih terkait kejelasan DBH, Adil mengaku sempat mencari tahu dengan cara pihak Kemenkeu di Bandung. Namun Adil menilai tak ada pihak Kemenkeu yang kompeten.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," katanya.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil.
3. Adil Protes DBH Minyak karena Meranti Daerah Miskin
Adil mengaku protes itu bukan tanpa alasan. Dia menegaskan Kepulauan Meranti adalah daerah termiskin di Riau saat ini sehingga memerlukan perhatian lebih.
"Ini untuk Pak Lucky ketahui, kami di Riau ini 25,68 persen miskin plus ekstrem. Miskin terbanyak itu di Meranti, tetapi kok teganya minyak kami, duit kami tidak diberikan. Bagaimana cara penghitungannya yang pas, hampir 8000 barel/d mulai bulan Juni semenjak konflik Rusia," katanya.
Adil kemudian mengaku pendapatan DBH tahun ini hanya naik Rp 700 juta saja. Padahal, dia menilai hasil minyak yang digarap pemerintah pusat naik drastis.
"Tahun ini kami menerima cuma Rp 115 miliar, naiknya cuma Rp 700 juta saja. Ligting naik, asumsi 1.000 barel/dollar lah kok naiknya cuma Rp 700 juta, ini untuk diketahui," katanya.
4. Adil Minta Pengeboran Minyak di Meranti Ditutup Saja
Masih dalam rapat tersebut, emosi Adil pun terus memuncak hingga akhirnya dia meminta diberikan surat agar tak ada lagi pengeboran minyak di Meranti. Ia mengaku tak masalah daerahnya tidak ada pengeboran minyak bumi.
"Minyak Meranti naik besar sekali, minyak tahun ini 13 sumur dibor. Untuk 2023 itu tambahan 19 sumur, berarti Meranti itu bukan targetnya 1 hari 9.000 barel/d. Ini untuk pak Dirjen ketahui," kata Adil.
"Jadi kalau seandainya kami naik penghasilan besar dianggap penurunan. Saya berharap nanti bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu, nggak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Dari pada uang kami dihisap sama pusat," kata Adil tegas.
5. Adil Singgung Angkat Senjata-Pindah Negara
Adil kemudian sampai kepada penilaian bahwa jumlah penerimaan DBH yang diterima pihaknya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti. Adil pun menegaskan dana yang diterima Meranti seharusnya naik signifikan.
Selain itu, Adil juga menyinggung banyak masyarakat Meranti menganggur akibat pandemi COVID-19. Salah satunya yaitu karena masyarakat tidak bisa bekerja ke luar negeri.
"Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti kasihkan kami ke negeri sebelah," kata Adil.
"Kan saya ngomong, atau bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah pak, dibagi rata ke mana?" katanya. [rna]
