Gelombang protes besar mengguncang Pati setelah kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memantik kemarahan warga.
Awalnya, masyarakat merasa dikhianati atas kebijakan tersebut dan merencanakan demonstrasi, namun Sudewo justru menantang aksi itu dengan pernyataan keras yang terekam dalam sebuah video di media sosial.
Baca Juga:
Melihat Nasib Konsumen di HUT RI ke-80: Belum Merdeka
“Siapa yang akan melakukan penolakan, Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan itu, tetap maju,” ucap Sudewo dalam video tersebut.
Pernyataan itu membuat warga semakin tersulut hingga jumlah massa aksi membengkak dari perkiraan 5.000 menjadi sekitar 75.000 orang yang mendatangi kantor bupati.
Koordinator aksi Ahmad Husein mengatakan, penambahan massa terjadi karena banyak warga merasa tertantang dengan ucapan Sudewo.
Baca Juga:
Soal Kenaikan PBB Mendagri Ungkap Tegur Langsung Bupati Pati
Namun, usai digeruduk massa dan bahkan dilempari botol air minum, Sudewo akhirnya meminta maaf kepada masyarakat pada Kamis (7/8/2025) lalu.
Ia mengakui ucapannya memperkeruh suasana, berjanji meninjau ulang kebijakan PBB-P2, dan menegaskan tidak akan menghalangi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi maupun melakukan penggalangan dana.
“Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut,” ujar Sudewo.
Sudewo juga mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bermaksud menantang rakyat.
“Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo berjalan lancar dan murni tuntutan aspirasi, bukan ditunggangi pihak lain,” katanya.
Ia menegaskan kenaikan 250 persen adalah batas maksimal dan tidak berlaku untuk semua tanah serta bangunan, sebab banyak lahan di Pati yang justru mengalami kenaikan di bawah 100 persen bahkan 50 persen.
Kisruh tersebut langsung menarik perhatian Istana.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pada Rabu (13/8/2025) bahwa pemerintah pusat memberi atensi khusus terhadap polemik di Pati sekaligus mengingatkan pejabat publik berhati-hati dalam membuat kebijakan.
“Makanya berkali-kali kami selaku pemerintah pusat mengimbau bahwa sebagai pejabat publik, baik di pusat, provinsi, maupun daerah, harus berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu,” ucap Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta.
Ia menilai kebijakan seperti kenaikan pajak sangat berdampak langsung bagi masyarakat sehingga penyampaiannya harus bijak.
“Nah, tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri,” ujarnya.
Prasetyo menambahkan, dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan Bupati Sudewo dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari jalan keluar terbaik.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
