WahanaNews.co | Aktivis
lingkungan Togu Simorangkir menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat terkejut
begitu tahu persoalan lingkungan yang diduga dilakukan pihak korporasi di Danau
Toba, Sumatera Utara.
Baca Juga:
Diusung PDIP, Cabup Toba Poltak Sitorus Terang-terangan Dukung Bobby Nasution
Hal itu dikatakannya usai bertemu dengan Presiden, di Istana
Negara, Jakarta, Jumat (6/8), bersama 10 orang anggota TIM (akronim dari
"Tulus, Ikhlas, Militan") 11 lainnya.
Tim aktivis lingkungan Toba ini beranggotakan Togu, Anita
Martha Hutagalung, Irwandi Sirait, Christian Gultom, Erwin Hutabarat, Ferry
Sihombing, Agustina Pandiangan, Lambok Siregar, Yman Munthe, Jevri Manik, dan
Bumi Simorangkir, anaknya yang berumur delapan tahun.
Demi mengadukan pihak korporasi yang diduga merusak
lingkungan Toba, mereka berjalan kaki lebih dari 1.700 kilometer dimulai dari
makam Raja Sisingamangajara XII di Toba Samosir ke Jakarta sejak 14 Juni dan
tiba di Jakarta 27 Juli.
Baca Juga:
Korupsi Jalan di Toba Samosir, Kejati Sumut Tetapkan 1 Tersangka Kasus
"Ada hal yang beliau tidak ketahui dan beliau sangat
terkejut, ekspresinya memang benar-benar terkejut," kata Togu, seusai
pertemuan.
"Salah satunya beliau tidak tahu keramba jaring apung
yang ada di Danau Toba itu milik perusahaan, beliau pikir itu milik rakyat
karena kalau milik rakyat harusnya susah nutupnya, tapi ketika saya katakan itu
milik dua perusahaan, dia sampai terkejut," tuturnya.
Terlepas dari itu, kata Togu, Jokowi sudah mengetahui
masalah lingkungan yang terkait PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di sekitar
Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
"Bahwa Presiden Joko Widodo telah mengetahui
permasalahan lingkungan yang disampaikan selaku perwakilan Tim 11 Aliansi Gerak
Tutup TPL," kata Togu.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, Togu juga menyampaikan bahwa
aktivitas perusahaan yang merusak lingkungan tak sejalan dengan status Danau
Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
"Bapak Presiden mengatakan tadi kerusakan-kerusakan
lingkungan yang sudah terjadi, mari kita tanami. Pemerintah siap memberikan
bibit pohonnya, dan rencananya Bapak Presiden akan datang November atau
Desember untuk melakukan penanaman bersama dengan Tim 11 dan masyarakat
adat," katanya.
Togu mengatakan, Jokowi juga berjanji akan menyelesaikan
masalah 15 tanah adat dalam bulan ini.
"Tadi saya sudah melihat lima yang sudah diselesaikan,
dan sepuluh lagi akan diselesaikan beliau dalam bulan ini. Ini kabar gembira
untuk masyarakat adat di sekitar Danah Toba," ujarnya.
Togu lebih lanjut berharap agar semua pihak-pihak yang
berinvestasi di sekitar Danau Toba untuk menjaga kelestarian lingkungan demi
kelestarian Danau Toba di masa mendatang.
"Kita berharap investasi-investasi yang di sekitar
Danau Toba juga memerhatikan tentang lingkungan hidup, jangan hanya fokus
mengeruk keuntungan tapi mengabaikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan
kehidupan di masa mendatang," katanya.
Pada akhir Mei lalu, masyarakat dan karyawan PT TPL sempat
terlibat bentrok terkait lahan di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten
Toba, Sumatra Utara.
Bentrokan itu dipicu rencana pihak PT TPL yang ingin menanam
eukaliptus di atas tanah adat masyarakat Natumingka. Akibat bentrokan itu,
puluhan masyarakat setempat mengalami luka-luka.
Sejumlah warga lokal yang juga aktivis lingkungan pun
memutuskan melakukan aksi jalan kaki dari Toba ke Jakarta untuk menemui Jokowi
demi mengadukan kasus lingkungan itu.
Corporate Secretary TPL Anwar Lawden menyatakan perusahaan
telah melakukan sejumlah upaya dalam menyelesaikan konflik agraria dengan
masyarakat di areal konsesi di sekitar Toba.
Pertama, mendorong dialog secara terbuka untuk mencari
solusi bersama. Kedua, perseroan mendorong kerja sama pola kemitraan kehutanan
sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan
Perhutanan Sosial dalam bentuk naskah kerja sama kemitraan dengan masyarakat.
Ketiga, bersama dengan instansi yang berwenang melakukan
sosialisasi kepada pihak klaim agar melakukan klaim melalui prosedur hukum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dari 10 klaim lahan yang telah terdaftar, Perseroan
telah berhasil menyelesaikan 9 dari klaim tersebut dengan menerapkan kerja sama
kemitraan kehutanan bersama dengan masyarakat," tutup dia. [dhn]
