Daerah

Disalahgunakan, Dinas Pertanian Humbahas Tarik Alsintan Dari Kelompok Tani

meha meha
Disalahgunakan, Dinas Pertanian Humbahas Tarik Alsintan Dari Kelompok Tani



DOLOK SANGGUL WAHANANEWS.CO,
Untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah pusat maupun daerah
berupaya memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan petani.





Namun ada beberapa
kelompok tani yang menyalahgunakan penggunaan alsintan tersebut. Bahkan direntalkan /disewakan oleh kelompok
tani kepada pihak lain keluar dari Kabupaten Humbang Hasundutan.
Seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok tani di Kecamatan Parlilitan yang menyewakan
alsintan panen padi (Combine Harveste) ke luar
Kabupaten Humbang Hasundutan .





Menurut informasi yang didapat WAHANANEWS.CO, alsintan tersebut disewakan oleh kelompok tani ke daerah Tanjung Balai
Asahan yang notabene juga surat perjanjian sewanya ditandatangani oleh Ketua Bumdes
Karina, Ketua Kelompok Tani Saut Maju dan Ketua Kelompok Tani Karina
yang berada di Desa Sion Timur II Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang
Hasundutan.


Alat Pertanian (Alsintan) Combine Harveste .





Pada surat perjanjian /kontrak sewa menyewa tersebut juga
dibubuhi tanda tangan dan cap stempel Kepala
Desa Sion Timur II Julintor
Sihotang. Dalam Surat Perjanjian
tersebut tertulis bahwa alat tersebut direntalkan kepada pihak kedua atas Nama
JRP Sihotang yang beralamat di Sei Loba Pasar 9 Tanjung Balai. Dengan
perjanjian alat tersebut disewakan dengan biaya Rp. 3.500.000, - per bulan
terhitung 16 Agustus 2019 sampai 16
Agustus 2021.


BACA JUGA:Inspektorat Humbahas Kembali Rekomendasikan Pengembalian Dana Desa Sihas Habinsaran dan Desa Sion Utara





Menjawab
permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan Junter Marbun yang dikonfirmasi WAHANANEWS.CO (10/9)
mengaku bahwa sangat kecolongan atas kejadian tersebut .





“Kami sangat kecolongan atas kejadian tersebut, apa yang
dilakukan kelompok tani tersebut sudah diluar ketentuan bahkan ada pula tanda
tangan Kepala Desa Sion Timur II dalam surat perjanjian tersebut, alat tersebut
sudah kami tarik dan sekarang sudah di
Dinas Pertanian,” jelas Junter.





Dijelaskannya, bahwa
permasalahan tersebut bermula dari adanya laporan dari LSM LAMI (Lembaga
Aspirasi Masyarakat Indonesia )
Kabupaten Humbahas yang melaporkan atas
investigasi yang mereka lakukan bahwa ada alsintan (mesin
panen padi) yang diserahkan pemerintah kepada kelompok tani yang berada
di Desa Sion Timur II dan disewakan
kepada warga Tanjung Balai.





Setelah kami mendapat laporan tersebut, segera kami
tindaklanjuti . Petugas Dinas Pertanian
langsung terjun ke lapangan mengecek
keberadaan Alsintan combine Harvester (alat panen padi . Dan ternyata
alat tersebut tidak berada di lokasi.
Kelompok tani segera kami perintahkan
agar segera menjemput mesin panen
tersebut dan mengembalikannya ke Dinas Pertanian, ungkap Junter.





Junter juga menambahkan bahwa alat tersebut tidak akan lagi
diserahkan kepada Kelompok Tani yang menyalahgunakan pemanfaatan alat tersebut.



“alsintan tersebut sudah kita tarik dan tidak akan lagi diberikan kepada kelompok
tani tersebut, alat itu akan kami
serahkan kepada Kelompok Tani yang benar-benar membutuhkan, ujarnya.




Disinggung mengenai sanksi yang diberikan kepada kelompok
Tani tersebut, Junter mengatakan bahwa sanksi yang diberikan hanyalah pembinaan.




“Sanksi yang kami berikan hanyalah sebatas pembinaan
dan penarikan alsintan, dan untuk sanksi
pidananya agar memberikan efek jera
bukanlah ranah kami, itu adalah ranah aparat penegak hukum, tandas Junter. (Agave)



Penulis: AGAVE

Editor: SUWINDAK MARBUN