WahanaNews.co | Hingga Jumat malam (11/2) kemarin, komdisi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah masih belum kondusif.
Berdasarkan laporan dari LBH Ansor di lokasi, masih banyak polisi berjaga dengan senjata lengkap, dan bahkan turut membawa anjing pelacak.
Baca Juga:
GP Ansor Sumut Tolak Kader Dampingi Edy Rahmayadi di Pilkada 2024
Oleh sebab itu, Ketua PP GP Ansor, Luqman Hakim, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menarik pasukan polisi dari Desa Wadas.
"Saya meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera merealisasikan komitmennya menarik seluruh pasukan polisi dari Desa Wadas dan sekitarnya. Penarikan pasukan ini penting untuk mengurangi faktor traumatik warga," kata Luqman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/2).
Luqman yang juga Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, salah satunya Purworejo, juga menyatakan, sampai Jumat malam, listrik di Desa Wadas masih padam. Menurut dia, listrik sudah dimatikan sejak Senin (7/2).
Baca Juga:
Jika Kembali Demo PBNU, Ketua Ansor Perintahkan Banser Gebuk Massa
Ia pun mendesak agar PLN segera menghidupkan kembali aliran listrik ke Desa Wadas, sehingga warga dapat kembali berkegiatan dengan normal.
Menurutnya, aksi sepihak PLN mematikan listrik di Desa Wadas sejak Senin (7/2) merupakan tindakan zalim dan melanggar UU Perlindungan Konsumen.
Sebelumnya PLN menyatakan terputusnya aliran listrik ke Desa Wadas akibat pohon tumbang dan bukan karena pemadaman yang direncanakan.
Selain menyoroti masalah listrik, Lukman juga turut mendesak pihak provider agar segera menormalkan kembali sinyal seluler di Desa Wadas.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu menyebut, mematikan jaringan seluler di Desa Wadas merupakan tindakan sewenang-wenang, merugikan konsumen dan menghalangi warga mendapatkan keadilan.
Sebagai informasi, aparat kepolisian berseragam dan perlengkapan komplit masuk dan mengepung Desa Wadas pada Selasa (8/2) pagi.
Polisi menyusuri desa sambil mencopot sejumlah spanduk berisi penolakan tambang batu andesit untuk Bendungan Bener serta merampas sejumlah peralatan milik warga.
Polisi juga menangkap puluhan warga yang dianggap melawan. Setidaknya 64 orang ditangkap mulai dari lansia hingga anak di bawah umur, meski kemudian dibebaskan.
Kedatangan aparat diklaim untuk mendampingi tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener. [bay]
