WAHANANEWS.CO, Jakarta - Fenomena hujan mikroplastik yang melanda Jakarta mulai memantik perhatian serius dari kalangan legislatif Ibu Kota.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI harus segera bertindak dan melakukan langkah konkret untuk mencegah dampak yang bisa mengancam kesehatan manusia.
Baca Juga:
3,4 Miliar Masker Dibuang Setiap Hari, Dunia Hadapi Persoalan Limbah Baru
“Kalau itu memang ada dan bisa membahayakan bagi manusia, maka tidak ada pilihan lain, harus segera direspon dan ambil tindakan secepatnya,” ujar Baco di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, fenomena ini tidak bisa dianggap remeh dan perlu ditelusuri secara ilmiah. Baco menilai pemerintah daerah harus melakukan kajian dan penelitian mendalam untuk mengetahui sumber penyebab hujan mikroplastik di langit Jakarta.
“Kalau sudah tahu penyebabnya, barulah bisa dibuat kebijakan yang tepat untuk mengantisipasinya,” katanya.
Baca Juga:
22 April 2025: Hari Bumi dan Momentum Perang Melawan Polusi Plastik
Ia menyoroti adanya dugaan bahwa hujan mikroplastik berasal dari pembakaran sampah liar yang menyebabkan partikel plastik terbakar dan mengendap di udara, kemudian ikut terbawa turun bersama hujan.
Menjawab persoalan itu, kata Baco, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan langkah konkret berupa pembangunan dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) yang direncanakan mulai tahun depan.
“Tahun depan, kita mulai rencanakan pembangunan ITF. Karena perintah Presiden juga seperti itu, DKI harus memulai dahulu,” ujar Baco menegaskan.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menuturkan bahwa Pemprov DKI telah memperkuat sistem pengendalian sampah plastik secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
Ia menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan, di antaranya penerapan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan, perluasan Jakstrada Persampahan yang menargetkan pengurangan sampah 30 persen dari sumbernya, serta pengembangan bank sampah, fasilitas TPS 3R, dan program daur ulang berbasis komunitas.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga membuka kolaborasi lintas sektor dengan dunia usaha, lembaga penelitian, dan komunitas lingkungan untuk mempercepat upaya pengurangan plastik dan mendorong inovasi teknologi daur ulang di wilayah perkotaan.
“Menjaga langit Jakarta bebas dari mikroplastik adalah tanggung jawab bersama, dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama untuk menanggulangi persoalan plastik ini,” tegas Asep.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
