WAHANANEWS.CO, Bandung - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan media massa di tengah derasnya perkembangan teknologi informasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Dukungan tersebut dinilai penting agar media tetap mampu menjalankan perannya sebagai penyampai informasi yang akurat dan dapat dipercaya masyarakat.
Baca Juga:
Di Tengah Derasnya Arus Digital, Kemkomdigi Ingin Media Tetap Jadi Pilar Edukasi
Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar, menyampaikan bahwa keberadaan media massa tidak boleh tergeser oleh kemajuan teknologi digital yang semakin masif.
Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas informasi melalui proses verifikasi yang ketat sebelum dipublikasikan.
Berbeda dengan arus informasi di media sosial yang memungkinkan siapa pun menyebarkan berbagai konten tanpa proses penyaringan yang jelas, media massa tetap menjunjung tinggi prinsip akurasi, keberimbangan, dan disiplin verifikasi.
Baca Juga:
Kasus Iklan BJB Rugikan Negara Rp222 Miliar, KPK Panggil RK Usai Lebaran
Hal inilah yang menjadi pembeda utama antara produk jurnalistik dengan konten berbasis algoritma AI atau unggahan bebas di platform digital.
Karena itu, Diskominfo Jabar berupaya memberikan dukungan konkret kepada perusahaan media, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penempatan belanja iklan pemerintah melalui perusahaan media massa.
"Kami ingin media massa terus sehat dan profesional untuk masyarakat," ujar Adi dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional, Senin (9/2/2026).
Adi juga menjelaskan, hingga saat ini Diskominfo Jawa Barat belum menjalin kerja sama langsung dengan perusahaan teknologi informasi berbasis AI seperti Meta, Google, maupun TikTok.
Adapun penayangan iklan di media sosial tetap dilakukan melalui perusahaan media massa sebagai mitra, bukan secara langsung kepada platform teknologi tersebut.
Menurutnya, pilihan beriklan melalui media massa didasarkan pada sejumlah pertimbangan.
Selain memiliki standar akurasi yang jelas, media juga menyajikan informasi secara lebih mendalam, kontekstual, dan edukatif.
Dengan demikian, pesan yang disampaikan kepada publik tidak hanya bersifat promosi, tetapi juga memberikan pemahaman yang utuh.
Langkah Diskominfo Jawa Barat ini sejalan dengan imbauan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, yang mendorong pemerintah untuk turut campur tangan dalam menciptakan keadilan distribusi belanja iklan antara media massa dan media sosial.
Saat ini, persaingan antara perusahaan media massa dan perusahaan teknologi informasi semakin ketat.
Banyak pengiklan beralih ke platform digital karena dianggap memiliki jangkauan luas dan sistem berbasis data yang canggih.
Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan sejumlah perusahaan pers.
"Kami mengharapkan campur tangan pemerintah agar terjadi keadilan iklan, agar tidak tersedot mayoritas kepada media sosial tapi juga ikut mempertahankan tegaknya sumbernya pers," kata Komaruddin dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Banten, Senin (9/2/2026).
Komaruddin menegaskan, di tengah maraknya disinformasi dan banjir konten digital, media massa tetap memegang peran strategis sebagai penuntun publik dalam memperoleh informasi yang benar dan terverifikasi.
Keberadaan pers yang independen dan profesional dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan literasi informasi masyarakat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
