WahanaNews.co | Penasehat Utama Ekonomi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Reforma Agraria "KAMPUNG REFORMA AGRARIA Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kemakmuran Berkelanjutan" di Hotel Bumi Surabaya 16-17 Mei 2023.
Pada kesempatan tersebut Himawan Arief menegaskan kegiatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat banyak bersinggungan dengan kegiatan manusia, kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi.
Baca Juga:
Transformasi Digital ATR/BPN Jadi Strategi Nasional Amankan Kepemilikan Tanah Rakyat
“Maka tanah adalah sumber daya yang sangat baik untuk dioptimalkan. Kita punya reforma agraria sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bagaimana pemerintah manfaatkan tanah tanah yang ada sebaik baiknya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur (Kakanwil BPN Jatim) Jonahar mengatakan, sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria harus disukseskan.
Bukan hanya Kementerian ATR/BPN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 tetapi dikerjakan secara bersama antara pemangku kepentingan terkait.
Baca Juga:
Wawako Binjai Hadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang se-Provinsi Sumatera Utara
“Untuk itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksana Reforma Agraria di tingkat pusat maupun daerah,” ungkap Jonahar.
Dikatakan Jonahar, dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2022) tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah melakukan pendataan pada lokasi yang menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) baik dari TORA yang berasal dari kawasan hutan, tanah eks hak guna usaha (HGU) pemerintah maupun swasta juga bersumber tanah negara lainnya.
Kementerian ATR/BPN melalui tim GTRA juga berupaya menyelesaikan konflik Agraria pada sejumlah titik di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang bersinggungan dengan Aset Kementerian atau Lembaga (K/L) khususnya di Provinsi Jatim.
Senada dengan itu, Benny Sampirwant, Asisten I Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto mengatakan, acara rapat koordinasi ini penting, karena bukan hanya untuk masyarakat Jawa Timur tapi untuk masyarakat seluruh Indonesia.
“Dalam kegiatan ini ada dua hal yang kita peroleh, yaitu adanya keadilan sosial melalui penataan asset serta adanya kemakmuran melalui akses reform. Ujung tombak dalam penataan akses dan asset dalam reforma agraria adalah Kampung Reforma Agraria yang sekaligus wujud dan bentuk keberhasilan dari penyelenggaraan Reforma Agraria,” ungkap Benny.
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Penasehat Utama Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto.
Selain dihadiri Asisten I Setdaprov Jatim mewakili Gubernur dan Kakanwil BPN Provinsi Jatim Jonahar, juga dihadiri para Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, Kepala Kantor BPN Kabupaten dan Kota dilingkungan Kanwil BPN Jatim.
Selain itu ada perwakilan dari Bupati Kediri yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, utusan Bupati Kabupaten Pasuruan yang diwakili Asisten I.
[Redaktur: Alpredo]
