WAHANANEWS.CO, Bandung - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pada Semester I Tahun 2025 menunjukkan peningkatan positif. 							
						
							
							
								Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), skor yang diperoleh mencapai 89,09, naik dari 88,33 pada periode sebelumnya.							
						
							
								
									
									
										Baca Juga:
										Kemenperin Dukung Percepatan Transformasi IKM Fesyen Berkelanjutan
									
									
										
											
										
									
								
							
							
								“Survei ini adalah cermin sejauh mana kinerja birokrasi kita benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh warga. Bukan hanya sebagai laporan, tetapi sebagai alat ukur kemajuan pelayanan publik,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Simposium Survei Kepuasan Masyarakat Semester I yang digelar di Hotel Horison Bandung, Rabu (29/10/2025).							
						
							
							
								Farhan menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan unit layanan publik yang telah berupaya menjaga mutu dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.							
						
							
							
								“Angka 89,09 ini bukti kerja keras kita semua dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, ramah, dan profesional,” katanya.							
						
							
								
									
									
										Baca Juga:
										Kemenperin Aktif Bimbing IKM Pangan Penuhi Standar Keamanan Produksi
									
									
										
									
								
							
							
								Menurut Farhan, hasil survei memperlihatkan bahwa kompetensi dan perilaku petugas layanan publik masih menjadi kelebihan utama Pemkot Bandung. 							
						
							
							
								Namun, ia juga menegaskan masih ada sejumlah tantangan besar yang perlu dibenahi, seperti:							
						
							
							
								Prosedur pelayanan yang masih panjang dan berlapis,							
						
							
								
							
							
								Kecepatan layanan yang belum stabil saat beban meningkat,							
						
							
							
								Mekanisme pengaduan masyarakat yang belum sepenuhnya responsif,							
						
							
							
								Persoalan perkotaan seperti sampah, banjir, kemacetan, dan kualitas udara.							
						
							
								
							
							
								“Empat isu ini tidak bisa ditangani secara parsial. Kita butuh sinergi lintas OPD, kerja wilayah yang adaptif, dan kolaborasi nyata dengan masyarakat,” tegasnya.							
						
							
							
								Untuk menindaklanjuti hasil survei tersebut, Wali Kota Farhan menetapkan lima arah strategis bagi seluruh jajaran Pemkot Bandung:							
						
							
							
								Menjadikan hasil SKM sebagai dasar kebijakan. Setiap OPD diwajibkan menindaklanjutinya dengan rencana aksi perbaikan yang terukur.							
						
							
								
							
							
								Meningkatkan efisiensi layanan publik. “Gunakan teknologi digital seperti tanda tangan elektronik dan antrean daring agar warga tak perlu datang berulang kali ke kantor,” ujar Farhan.							
						
							
							
								Menyempurnakan sistem pengaduan masyarakat. Semua kanal seperti Lapor!, WhatsApp, dan 112 akan diintegrasikan dalam satu platform dengan batas waktu tanggapan maksimal H+1. 							
						
							
							
								“Respon cepat adalah kunci membangun kepercayaan publik,” jelasnya.							
						
							
								
							
							
								Menangani isu-isu strategis kota secara nyata. Pemkot berkomitmen mewujudkan Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis.							
						
							
							
								Membangun budaya kerja yang empatik dan berorientasi hasil.							
						
							
							
								“Saya ingin ASN Kota Bandung tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga bekerja dengan hati. Melayani dengan niat tulus, dan menjadikan kepuasan warga sebagai ukuran keberhasilan,” pungkasnya.							
						
							
								
							
							
								[Redaktur: Ajat Sudrajat]