WahanaNews.co, Jakarta – Heru Budi Hartono mengaku belum mengetahui bakal diperpanjang atau tidak sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta yang bakal berakhir pada 17 Oktober 2023 mendatang.
“Evaluasi setahun, ya besok tanggal 17 sudah setahun. Ditugaskan sebagai Pj Gubernur, ya terserah yang menugaskan, Kemendagri," kata Heru di Jakarta, Kamis, (12/10/2023).
Baca Juga:
Jangan Bilang "Saya Tak Tahu", Ini Kalimat Penggantinya agar Lebih Profesional
(Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi kritikan dari PDIP soal komunikasi publik. Heru mengatakan, sebagai manusia pasti memiliki kekurangan, termasuk dirinya sendiri.
"Komunikasi publik dianggap kurang baik, ya namanya manusia, ada kurangnya. Yang kurang saya tambahi. Kalau komunikasi publik dianggap kurang, ya namanya orang menilai saya kurang, ya nggak apa-apa juga," ujar Heru.
Sebelumnya, Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritik Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono agar memperbaiki komunikasi publik sebagai pemimpin di wilayah Jakarta.
Baca Juga:
Bacabup Toba Thurman Hutapea Mendaftar ke Partai Nasdem: Membangun Komunikasi dengan Pengurus Pusat
Kritikan itu merupakan evaluasi terhadap Heru Budi selama menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta selama satu tahun. "Komunikasi publik pak Heru kurang baik, masih sama evaluasinya, maka ini perlu diperbaiki," ujar Gembong kepada wartawan di Jakarta, Senin, (9/10/2023).
Gembong menyebutkan, dengan adanya komunikasi baik dari seorang pemimpin maka eksekusi program pemerintah akan berjalan lancar. Sebaliknya, jika terbilang kurang baik maka kondisi akan tersendat. Ia menilai alasan mantan Wali Kota Jakarta Utara itu komunikasi publiknya terbilang kurang baik lantaran karakter yang dimilikinya.
Oleh sebab itu, dia juga menyarankan kepada pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI untuk meningkatkan kemampuan Gubernur dalam segi komunikasi publik.
Menurut anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu, komunikasi publik sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, termasuk Pj Gubernur DKI, agar pemerintah bisa sigap menanggapi persoalan Jakarta.
"Ini kan Dinas Kominfotik DKI harus backup karena yang mampu mengarahkan komunikasi publik," katanya.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
